JEMBER, TADATODAYS.COM - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Jember, menggelar aksi menyikapi isu ekonomi dan politik nasional, Sabtu (16/4/2022). Aksi tersebut dilakukan dengan cara ngontel di depan gedung DPRD setempat.

Dalam orasinya, KAMMI merespons isu-isu nasional yang tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah. Mereka menolak kenaikan pajak penghasilan (PPN), harga Bahan Bakar Minyak (BBM), harga minyak goreng, penundaan Pemilu, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Terkait Kenaikan PPN dan BBM, KAMMI menilai langkah teresbut sangat tidak tepat. Karena di tengah upaya masyarakat yang sedang berupaya memulihkan perekonomian pasca pandemi covid-19, pemerintah justru membuat kebijakan yang tidak pro rakyat.

KAMMI juga menuding pemerintah tak mampu mengusut tuntas mafia minyak goreng. Terlebih pencabutan HET oleh pemerintah membuat harga minyak melambung tinggi. Soal penundaan Pemilu, KAMMI mendesak pemerintah untuk patuh dan taat pada konstitusi.

Selain itu, PD KAMMI Jember menginginkan adanya kepatuhan kepada konstitusi dan penghargaan kepada reformasi terkait masa jabatan Presiden. Kemudian, KAMMI juga meminta kepada pemerintah untuk fokus kepada pemulihan kesehatan dan ekonomi pasca pandemi, maka dari itu KAMMI meminta pemerintah untuk tidak melanjutkan rencana pembangunan IKN.

“Jika wacana ini terus disuarakan, ini hanya akan mencederai semangat reformasi. Jika terealisasi usulan ini, jelas bentuk pelanggaran terhadap konstitusi,” kata Ketua PD KAMMI Jember Imad Aqil. Ia mendesak agar pemerintah fokus saja pada pemulihan ekonomi. Termasuk tidak terburu-buru soal IKN.

Karena itu, ia mendesak DPRD sebagai wakil rakyat, untuk mengawal aspirasi tersebut. Anggota Komisi A DPRD Jember Nur Hasan mengatakan, sebelum KAMMI menggelar aksi, DPRD Jember telah bersurat ke DPR RI terkait pernyataan yang telah dibuat oleh mahasiswa yang menggelar aksi sebelumnya. “Kami pastikan surat sebelumnya sudah diterima pusat,” katanya. (bp/sp)