JEMBER, TADATODAYS.COM - Angka kemiskinan di Kabupaten Jember masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah. Meski sejumlah indikator ekonomi menunjukkan tren positif, Pemkab Jember menilai upaya pengentasan kemiskinan harus dipercepat melalui langkah yang lebih terukur.

Hal tersebut terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang digelar di Pendopo Wahyawibawagraha, Senin (9/3/2026). Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan akan menjadi fokus utama pembangunan daerah pada periode 2026–2027.

Menurutnya, pemerintah daerah akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengentasan Kemiskinan yang bekerja berdasarkan data terpadu Badan Pusat Statistik (BPS) agar program bantuan lebih tepat sasaran. “Fokus kita adalah pengentasan kemiskinan. Satgas ini nanti bekerja berbasis data supaya intervensi pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan,” ujar Fawait.

Satgas tersebut akan memprioritaskan masyarakat berpenghasilan rendah yang masuk kategori desil satu hingga desil empat dalam basis data kesejahteraan.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Imam Hidayat, menyebut sejumlah indikator ekonomi Jember sebenarnya menunjukkan perkembangan yang cukup baik.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember tercatat mencapai 5,47 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Timur yang berada di angka 5,33 persen.

Tingkat pengangguran terbuka juga relatif lebih rendah, yakni 3,07 persen. Angka tersebut berada di bawah tingkat pengangguran Jawa Timur sebesar 3,71 persen maupun nasional yang mencapai 4,74 persen.

Namun demikian, Imam mengingatkan bahwa peningkatan kinerja ekonomi tersebut tetap harus diikuti dengan upaya serius untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Saat ini, IPM Kabupaten Jember tercatat berada di angka 71,57.

Selain itu, ia juga menyinggung persoalan stunting yang masih menjadi tantangan di sejumlah daerah, termasuk Jember. “Stunting tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga faktor pendidikan keluarga, pola asuh, hingga pernikahan usia dini,” katanya.

Dalam forum tersebut, pemerintah provinsi juga mendorong pengembangan wilayah selatan Jember sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Wilayah tersebut dinilai memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan hingga pariwisata. "Hal itu dapat kita dorong agar pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat," kata Imam. (dsm/why)