BANYUWANGI, TADATODAYS.COM - DPRD Banyuwangi membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026. Komisi IV DPRD Banyuwangi meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja agar memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang produktif, memberikan manfaat dan dampak nyata kepada masyarakat. 

OPD mitra kerja Komisi IV meliputi Dinas Pendidikan, Dinas PU Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman, DPU Pengairan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan.

Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi Patemo menegaskan pentingnya efisiensi anggaran melalui integrasi program daerah dengan program nasional. Itu agar penggunaan APBD lebih efektif dan tepat sasaran.

“Anggaran harus diarahkan pada kegiatan produktif yang memiliki dampak luas bagi warga. Belanja modal perlu dioptimalkan dan belanja operasional dijalankan secara efisien, dengan fokus pada kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Patemo, Selasa (4/11/2025).

Dalam bidang pembangunan infrastruktur, Patemo meminta DPU Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman untuk meninjau kembali seluruh proyek yang direncanakan. Juga memprioritaskan program yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Kami mendorong agar anggaran yang tersedia digunakan secara maksimal untuk program prioritas pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.

Untuk Dinas PU Pengairan, Komisi IV menekankan pentingnya pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi serta embung agar dapat berfungsi optimal. Program yang mendukung ketahanan pangan seperti rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder juga diminta untuk diprioritaskan.

“Penanganan banjir di kawasan perkotaan maupun wilayah lainnya juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah di tahun 2026. Normalisasi saluran sungai dan drainase serta penataan sistem pembuangan air yang lebih baik perlu segera dilakukan,” tambah politisi PDI Perjuangan asal Kecamatan Bangorejo tersebut.

Di bidang lingkungan hidup, Patemo menekankan agar Dinas Lingkungan Hidup menuntaskan persoalan persampahan pada tahun 2026. Khususnya yang berkaitan dengan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPSA), sehingga tidak lagi menimbulkan keluhan masyarakat.

Sementara untuk Dinas Pendidikan, Komisi IV meminta agar anggaran difokuskan pada perbaikan ruang kelas dan pemeliharaan gedung sekolah. Hal ini guna menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman demi mewujudkan peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berbudaya.

Selain itu, Komisi IV juga mendorong Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memfasilitasi OPD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dalam mengkaji usulan serta memenuhi kebutuhan anggaran pengadaan sarana dan prasarana guna menggali potensi penerimaan daerah.

"Kami berharap dinas penghasil PAD dapat difasilitasi, agar memiliki dukungan memadai dalam menggali potensi penerimaan daerah secara optimal,” kata Patemo. (azi/why)