Mahasiswa Papua di Jember Tolak Pelabelan TPNPB-OPM sebagai Teroris

Andi Saputra
Andi Saputra

Thursday, 20 May 2021 13:22 WIB

Mahasiswa Papua di Jember Tolak Pelabelan TPNPB-OPM sebagai Teroris

UNJUK RASA: Sejumlah mahasiswa di Jember asal Papua, menggelar aksi damai menyikapi kebijakan pemerintah terhadap Papua. Termasuk, pelabelan TPNPB dan OPM sebagai teroris.

JEMBER, TADATODAYS.COM - Sejumlah mahasiswa asal Papua di Kabupaten Jember mengelar aksi damai di Bundaran Mapolres Jember, Jalan R.A. Kartini, Kamis (20/5/2021) siang.

Mahasiswa memulai aksinya, dengan berjalan dari Alun-alun Jember di Jalan PB Sudirman menuju lokasi sembari membentangkan spanduk bertuliskan "Bebaskan seluruh tapol papua, kawan-kawan pro demokrasi dan berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis".

Sepanjang perjalanan mereka berorasi secara bergantian, kemudian meneriakan yel-yel "Papua bukan teroris-papua bukan teroris".

Aksi damai itu digelar untuk merespons penangkapan sejumlah aktivis kemerdekaan Papua. Dimana, salah satu aktivis yang ditangkap adalah Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Victor Yeimo, oleh pasukan gabungan TNI dan Polri, serta Satgas Nemangkawi.

Para peserta aksi yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) itu, menilai penangkapan terhadap aktivis kemerdekaan Papua tak berdasar bahkan melanggar HAM.

Selain itu, mereka juga mengecam keras keputusan pemerintah menetapkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) sebagai teroris.

Kordinator lapangan (Korlap) aksi, Markus Gobai mengatakan, palabelan teroris kepada TPNPB-OPM justru akan memicu konflik yang lebih luas. Oleh karena itu, pihaknya meminta Pemerintah Indonesia agar segera mencabut pelabelan tersebut.

Markus melajutkan, otonomi khusus (otsus) yang selama ini digadang-gadang sebagai solusi menyelesaikan ketimpangan ekonomi yang terjadi di Papua juga tidak memberikan dampak apapun. "Jadi Papua menolak otsus itu," ujarnya.

Menurutnya, untuk mengakhiri ketimpangan bukan dengan jalan melajutkan kebijakan otsus. Tetapi, Pemerintah Indonesia harus memberikan hak menentukan nasib sendiri atau referendum kepada Papua sebagai solusi demokratis. "Agar bisa menentukan nasibnya sendiri," katanya.

Diketahui, dalam aksi damai yang diikuti kurang lebih 10 mahasiswa Papua itu, dijaga ketat puluhan aparat keamanan berseragam lengkap.  Bahkan, kepolisian juga memasang kawat berduri melingkar di sekitar lokaksi. (as/don)


Share to