DRINGU - Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo dilaunching Bupati Probolinggo  Hj. Tantriana Sari, kemarin (19/12). MPP yang menggunakan eks kantor Pemkab Probolinggo, Dringu itu menjadi MPP ke-26 se-Indonesia dan nomor enam se-Jatim. Launching ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti MPP.

Bupati Tantri menegaskan, MPP mengusung komitmen kecepatan, keramahan, serta transparansi tanpa pungli. Terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. “sehingga, menghadirkan layanan profesional pada masyarakat dan nantinya bisa meningkatkan daya saing daerah,”Ujar Bupati Perempuan Pertama ini.

Kedepan, MPP diharapkan memberikan kemudahan dalam pelayanan pada masyarakat. Selain itu, bisa menjadi penggugah investor untuk datang dan berinvestasi di Kabupaten Probolinggo. “Sebab, MPP menghadirkan konsep cepat dan tidak ribet,”tegasnya.

Kehadiran MPP juga memberikan kesempatan pihak swasta maupun investor untuk berinvestasi dan bersinergi dengan pemda. Sejauh ini sudah ada beberapa instansi vertikal yang bergabung. Tidak menutup kemungkinan untuk instansi vertikal lainnya bergabung dalam MPP. Begitu pula dengan pihak swasta.

Bupati Tantri juga akan terus mengawal dan mengevaluasi MPP. Dan, Dinas Perijinan mendapat tugas untuk memonitor dan melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada pelayanan setiap harinya. “Saya sudah mencoba pelayanan di Dispenduk capil, serta ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan, sangat praktis. 15 menit selesai, tentunya dengan seluruh persyaratan yang lengkap,”ucapnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP mengawali laporan dengan menyampaikan logo MPP. Logo menggambarkan anggun dan menawan. Simbol kumpulan daun warna warni melambangkan kumpulan unit layanan. Simbol hati melambangkan pelayanan diberikan dengan sepenuh hati. Dan simbol lingkaran besar dan kecil di bwah kumpulan daun melambangkan pelayanan publik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hadi menambahkan, Mal pelayanan publik merupakan penyelengaraan pelayanan publik pemerintahan, swasta, BUMD dan BUMN. Manajemen pelayanan pada MPP terbagi menjadi 30 loket/Counter. Untuk zona timur ada loket 1 sampai loket 18 untuk OPD di lingkungan Pemkab Probolinggo. berisi ruang laktasi, ruang kesehatan, ruang bermain anak dan ruang pelayanan Informasi, serta ada toilet yang dilengkapi sarana difabel dan disabilitas. Sedangkan zona barat, loket 19 hingga loket 30 terdapat layanan kementerian, Lembaga, BUMN, BUMD dan Swasta, serta ruangan pelayanan pengaduan dan kantin.

Untuk pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil, memiliki manajemen tersendiri berada di gedung belakang yang masih dalam satu area gedung MPP. manajemen parkir dan toilet dikelola secara profesional yang bekerjasama dengan pihak ketiga dari Ikatan Pemuda Pelajar Nahdlatul Ulama' IPPNU.

Selain itu, juga ada lokasi untuk pelayanan di luar OPD. Meliputi PDAM, Kemenag, BPN, KPP Pratama, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Taspen, Bank Jatim, Samsat, Polres Probolinggo dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.

Di Jawa Timur, pada 2017 lalu berdiri Mal pelayanan publik di Surabaya dan Banyuwangi. Sedangkan tahun 2018 berdiri di Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Probolinggo. (hla/sp)