JEMBER, TADATODAYS.COM - Kabupaten Jember masuk dalam daftar prioritas nasional program percepatan pengentasan kemiskinan. Pemerintah pusat menargetkan penurunan angka kemiskinan secara konsisten, dengan target minimal turun 1 persen setiap tahun.

Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Iwan Sumule saat kunjungan kerja ke Jember. Ia menyebut, tingginya angka kemiskinan menjadi salah satu alasan kuat Jember masuk fokus intervensi nasional.

“Angka kemiskinan di Jember masih tinggi. Bahkan kemiskinan ekstrem mencapai sekitar 124 ribu jiwa. Karena itu, Jember menjadi prioritas pengentasan kemiskinan,” ujar Iwan saat kunjungannya di Jember pada Kamis (12/2/2026)

Pemerintah pusat menargetkan kemiskinan ekstrem bisa ditekan hingga 0 persen pada 2026. Sementara kemiskinan secara umum ditargetkan turun hingga 4,5 persen pada 2029. Saat ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan nasional masih berada di kisaran 8,25 persen.

Menurut Iwan, target tersebut bukan hal mudah. Dibutuhkan konsistensi program, sinkronisasi kebijakan, dan kerja bersama lintas sektor. “Penurunan 1 persen per tahun itu kerja berat. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Harus sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” tegasnya.

Untuk mendukung target tersebut, sejumlah program lintas kementerian disiapkan melalui koordinasi BP Taskin, di antaranya:

-Program Hutan Sosial

Menyasar masyarakat miskin yang bekerja sebagai buruh tani tanpa lahan, terutama warga sekitar kawasan hutan dan kebun.

-Program Kampung Nelayan

Pemerintah pusat menargetkan pembangunan Kampung Nelayan di Jember pada 2026 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

-Pelatihan UMKM dan Penempatan PMI

Keluarga miskin usia produktif akan mendapat pelatihan usaha serta peluang kerja sebagai Pekerja Migran Indonesia dengan pengawalan pemerintah pusat.

-Perbaikan Infrastruktur Pendidikan

Kementerian Pendidikan akan membantu perbaikan sekolah yang mengalami kerusakan berat.

-Pemerataan Layanan Administrasi Publik

Termasuk percepatan layanan administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP yang kini bisa diakses di tingkat kecamatan.

Iwan menilai, hambatan terbesar program pengentasan kemiskinan kerap berada pada birokrasi. Karena itu, BP Taskin juga berperan mempercepat proses koordinasi agar program bisa langsung menyentuh masyarakat. “Program bagus sering terhambat birokrasi. Kami hadir untuk mempercepat supaya bantuan bisa cepat dirasakan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Bupati Fawait memastikan Pemkab Jember akan selaras dengan kebijakan nasional dalam pengentasan kemiskinan. “Kebijakan presiden adalah target kita semua. Tidak boleh pemerintah pusat ke satu arah, daerah justru berjalan berbeda,” tegasnya.

Fawait juga menjelaskan, kemiskinan di Jember memiliki pola wilayah yang khas. Kantong kemiskinan banyak ditemukan di kawasan pedesaan, terutama di wilayah pinggir kebun, pinggir hutan, dan kawasan pesisir pantai.

Pengentasan kemiskinan, kata dia, bukan program jangka pendek. Ia menyebut, upaya ini membutuhkan keberlanjutan kebijakan dan pendampingan jangka panjang. “Pengentasan kemiskinan bukan sulap. Tidak bisa hari ini ditangani lalu besok selesai. Tapi target kami, lima tahun ke depan angka kemiskinan di Jember harus turun signifikan,” ujarnya.

Dengan skema program lintas sektor yang mulai disiapkan, peluang menekan angka kemiskinan di Jember dinilai semakin terbuka. Namun, tantangan besar masih menunggu, terutama dalam memastikan program benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan. (dsm/why)