JEMBER, TADATODAYS.COM - Partai Demokrat Kabupaten Jember sedang memanas. Pengurus DPC Demokrat bersama 28 ketua dan pengurus PAC Kabupaten Jember meminta kepada DPP dan DPD Partai Demokrat Jatim agar segera memecat Ketua DPC Demokrat Jember Tri Sandy Apriana dari posisinya sebagai ketua dan keanggotaannya sebagai kader Partai Demokrat.

Tuntutan ini disampaikan melalui surat resmi kepada Ketua DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta. Pengurus DPC Demokrat yang mengajukan permintaan tersebut menilai Tri Sandy tidak amanah dalam menjalan tugasnya. Baik itu tugas sebagai ketua partai dan tidak memberikan kontribusi apapun kepada Partai Demokrat. Bahkan menantu Bupati Jember ini dinilai telah merusak suara partai dan suara caleg di Jember pada Pemilu 2024.

Sekretaris DPC Demokrat Jember Mashudi membenarkan terkait ada tuntutan para pengurus dan ketua-ketua PAC tersebut. Dia mengatakan, tuntutan ini berawal dari H-1 malam saat para pengurus DPC dan DPAC ini mendapat undangan rapat persiapan pemilu dari DPC. Namun anehnya, Tri Sandy justru tidak muncul dalam rapat tersebut.

"Kami menunggu dari jam 19.00 sampai 21.00. Awalnya sih saat ditelepon bilangnya on the way. Namun tidak muncul-muncul, malah setengah jam kemudian hapenya tidak bisa dihubungi lagi," katanya saat dikonfirmasi, Minggu (18/2/2024) sore.

Karena tidak juga muncul, lanjut Mashudi, akhirnya para pengurus DPC dan DPAC mendatangi rumah Tri Sandy di Jalan Gajah Mada Jember.  "Nggak tahu, sembunyi di mana. Ditunggu hingga jam 4 pagi, tetap gak muncul. Akhirnya mereka membubarkan diri," ungkap Mashudi.

Setelah ditelusuri, akar persoalan yang terjadi atas tuntutan pemecatan Tri Sandy ini adalah adanya penggunaan anggaran partai yang tidak transparan, terutama dana saksi dari DPP.

"Para pengurus DPAC ini meminta agar dana saksi dicairkan H-1, namun tidak kabulkan. Malah bilangnya akan diberikan setelah menyerahkan surat C-hasil. Ya otomatis saksi-saksi kecewa," imbuh Mashudi.

Hal tersebut berpengaruh terhadap hasil pemilu yang mengecewakan. Menurut Mashudi, mereka tidak minta uang pribadi ketua DPC, tetapi uang saksi dari DPP yang memang sudah ditransfer ke DPC. "Apa susahnya to? Wong itu uang dari DPP," tegasnya.

Akibat ulah Tri Sandy tersebut, dari 7.600 saksi yang telah disiapkan, hanya 1.119 yang mau tetap menjalankan pekerjaannya. "Hal ini membuat penurunan suara, sebab 1 saksi kita tugaskan membawa 5 orang, dan itu gagal," kata Mashudi lagi.

Di kesempatan yang sama, Mashudi juga membeberkan dosa-dosa Tri Sandy dalam penggunaan anggaran, yaitu dana Banpol (bantuan partai politik) dan iuran fraksi yang tidak pernah ada kejelasan digunakan untuk apa saja.

"Harusnya ada pertanggungjawaban yang jelas penggunaan anggaran Banpol dan fraksi. Ini tidak ada, gak jelas. Masa bantuan honor saksi 100 ribu per saksi ditahan juga, uang banpol di makan sendiri, uang iuran fraksi juga di pegang ketua DPC. Kalau pemimpin bobrok seperti ini gak dipecat, kasihan Demokrat," jelasnya.

Tidak hanya soal penggunaan anggaran yang tidak transparan, Tri Sandy juga dinilai tidak memberikan kontribusi apapun untuk membesarkan partai dan tidak mampu bekerja sama dengan baik dengan pengurus partai dari tingkatan DPC hingga DPRt.

Mashudi mengatakan, para pengurus Demokrat di Jember melihat tidak ada upaya serius ketua DPC membuat kegiatan partai agar dinamis dan suara Demokrat di Jember naik signifikan. Hal-hal tersebut menjadi alasan kuat tuntutan pemecatan Tri Sandy sebagai ketua dan kader Demokrat.

"Jadi organisasi ini mati suri, tidak ada pembinaan organisasi juga. Makanya melihat pemimpin yang pelit dan suka makan uang organisasi seperti ini, mereka minta dia dipecat sebagai ketua dan sebagai kader Demokrat. Di Jember masih banyak kader lainnya yang layak menjadi ketua DPC," pungkasnya.

Sementara, saat dikonfirmasi tadatodays.com, Tri Sandy enggan memberikan sanggahan dengan alasan masih sedang fokus pada pemilu. "Izin belum bisa konfirmasi, kami masih fokus pada pemilu dan mengawal suara dulu," katanya melalui pesan tulis. (dsm/why)