JEMBER, TADATODAYS.COM - Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Jember telah disoft launching pada Senin (6/11/2023) lalu. Selanjutnya, MPP Jember bakal dilaunching secara resmi bersama 12 MPP dari kabupaten/kota lainya oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta, Selasa (21/11/2023).

“Insyallah, Selasa 21 November, Pak Bupati diundang Kementerian PAN-RB di Jakarta untuk grand launching MPP bersama beberapa kabupaten/kota lainya,” kata Kepala Bagian Organisasi Pemkab Jember Agustin Eka Wahyuni, kepada tadatodays.com Kamis (16/11/2023).

Agustin Eka mengatakan, MPP Jember akan menjadi salah satu dari sekitar 12 MPP kabupaten/kota lain yang akan dilaunching oleh Kementerian PAN-RB di salah satu hotel di Jakarta.  Launching bersama itu sebagai bentuk pengakuan resmi dari Kementerian PAN-RB. Terutama bahwa penyelenggaraan MPP di Kabupaten Jember sebagai strategi upaya peningkatan kualitas pelayanan publik telah layak beroperasi.

Menurut Eka MPP sebagai bentuk pengintegrasian semua pelayanan baik instansi vertikal, instansi daerah, BUMN, BUMD dan swasta masih diperlukan waktu dalam proses pengaplikasianya. Sebab, semasa uji coba tahap dua dilakukan masih banyak masyarakat yang masih perlu dibimbing terlebih pada sisi pelayanan yang berbasis digital.  “Kalau secara umum sudah berjalan. Hanya saja beberapa masyarakat masih perlu dibimbing oleh petugas,” katanya.

Untuk diketahui, MPP Jember beralamat di Kantor Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Jalan Gajah Mada No 206, Kecamatan Kaliwates. MPP Jember membuka sedikitnya 288 jenis layanan yang berasal dari 1 perbankan, 6 instansi vertikal, dan 12 instansi kabupaten.

Perbankan yang ada adalah Bank Jatim. Kemudian untuk instansi vertikal adalah BPJS Kesehatan; BPJS Ketenagakerjaan; Badan Pertanahan Nasional; KPP Pratama Jember; Pengadilan Negeri Jember Kelas 1A; dan Polres Jember.

Sedangkan untuk instansi kabupaten adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP; Dinas PU Bina Marga dan SDA; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Sosial; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Badan Pendapatan Daerah; dan Diskominfo. (*/as/why)