JEMBER, TADATODAYS.COM - Massa demonstrasi bertajuk #IndonesiaGelap pada Jumat (21/2/2025) di Jember diwarnai aksi menyalakan lilin dan membakar foto sejumlah anggota Kabinet Merah-Putih.   Hal itu sebagai bentuk protes terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap menyengsarakan rakyat.

Para demonstran berkumpul di bundaran depan gedung DPRD Jember setelah sebelumnya melakukan long march dari double way Universitas Jember.  Massa yang menggunakan dresscode serba hitam itu kemudian menyalakan lilin sebagai simbol penerangan terhadap sistem pemerintahan yang dinilai sedang kelam atau dalam kondisi #IndonesiaGelap.

Massa kemudian menyebar lalu membakar selebaran bergambar foto-foto menteri anggota Kabinet Merah-Putih bentukan Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan; Menko Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra; Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno; Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono; hingga Menko BUMN Erik Thohir.

Salah satu demonstran, Alfia Indah Juwita menjelaskan bahwa aksi itu menjadi salah satu simbol matinya demokrasi di Indonesia. "Kami menyalakan lilin sebagai simbol penerangan didalam gelapnya keadaan negara serta matinya demokrasi saat ini. Lewat cahaya lilin-lilin ini, kami akan melakukan perlawanan pada tiap rezim yang dholim," ungkap perempuan yang akrab disapa Tata itu.

Usai membakar foto anggota kabinet merah putih, mereka juga menaburkan bunga sebagai ucapan belasungkawa atas matinya pemerintahan saat ini.  Kalimat istirja' "Innalillahi wa'innailaihi rojiun" bergema seiring ditaburnya kelopak-kelopak bunga mawar di atas aspal sore itu. 

Aksi ini dilakukan ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Pandhalungan Melawan. Mereka menyuarakan tiga tuntutan utama, yakni penolakan terhadap revisi undang-undang terbaru, penolakan efisiensi anggaran, dan penolakan terhadap pembentukan Danantara sebagai lembaga baru negara.

"Pertama kami menolak revisi undang-undang kinerba, kedua menolak efisiensi anggaran, ketiga kami menolak adanya danantara," tegas koordinator lapangan Hasyisi Ahmad. (dsm/why)