Andi Saputra


Wartawan Tadatodays.com | 2021-04-25 19:23:36

Pandemi dan Ditambah Larangan Mudik, Pengusaha Bus bisa Gulung Tikar

TERPURUK: Pengusaha otobus bukan tidak mungkin akan gulung tikar, menyusul panjangnya masa pandemi ditambah larangan mudik oleh pemerintah.

JEMBER, TADATODAYS.COM - Dampak pandemi Covid-19 bagi perusahaan otobus (PO) di Jember, sangat terasa dengan menurunnya pendapatan. Ditambah dengan adanya aturan dari pemerintah, soal pembatasan wilayah dan larangan mudik mulai 22 April - 24 Mei 2021.

Menyikapi hal itu, Ketua Organda atau Organisasi Angkutan Darat Jember, Sutikno mengatakan bahwa apapun kebijakan pemerintah dengan adanya larangan mudik akan menuai reaksi dari insan pekerja transportasi. Selama solusi konkret belum ada, maka ia menilai hal itu tinggal menunggu waktu gulung tikar.

Namun demikian, kata Sutikno, adanya larangan mudik dan kebijakan lainnya tentunya secara tidak langsung memberikan dampak pada para pelaku usaha di bidang otobus. "Pastinya sangat berdampak dan merugikan," katanya.

Meskipun demikian, ia mengakui masih ada sebagian kendaraan bus yang masih beroperasi. Seperti, Antar Kota Dalam Provinsi AKDP, bus jurusan Jember-Surabaya, dan Jember-Banyuwangi. "Tapi persentasenya 20 sampai 30 persen," ujarnya.

Selain itu, saat ini jumlah  penumpang hanya dapat dihitung dengan jari. Idealnya, jika dalam satu bus itu terpenuhi maka jumlah penumpang 40 orang. "Nyatanya hanya 5 atau 7 orang. Tak bisa menutup biaya operasional," katanya.

Dari kondisi itu, Organda terus berupaya untuk berdiskusi dan menyambung komunikasi dengan pemerintah agar kebijakan pemerintah tetap berjalan. "Tapi PO bus tidak mati perlahan," katanya.

Namun demikian, kata Sutikno, solusi itu masih belum ada. Para sopir, kernet, bahkan pemilik atau pelaku usaha PO bus berupaya mandiri untuk mendapatkan penghasilan. "Ada yang jualan krupuk, atau buka usaha lain," katanya.

Bahkan ada yang tetap bertahan dengan menjalankan angkutan bus dengan trayek dekat. Seperti halnya Jember - Banyuwangi, tak sampai ke Pulau Bali. "Tapi pendapatnya kurang lebih 10 persen," ujar Sutikno. (as/don)