PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Pemkab Probolinggo menyerahkan Surat Keputusan Bupati Probolinggo tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2023. Bertempat di Auditorium Madakaripura, Kantor Bupati Probolinggo di Kraksaan, Rabu (15/5/2024), total ada 1.070 tenaga PPPK yang menerima SK.

Hadir pada kesempatan tersebut Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto. Lalu hadir pula Pj Sekda Heri Sulistyanto yang merangkap sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

SAMBUTAN: Pj. Bupati Probolinggo Ugas Irwanto menyampaikan sambutannya di hadapan ribuan ASN usai menerima SK PPPK.

Manusia (BKPSDM), dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Probolinggo. Berikutnya hadir Direktur PT Taspen dan Kepala Bank Jatim Kraksaan.

 Sekretaris BKPSDM Samsul Huda dalam sambutannya menyampaikan, kebutuhan PPPK Kabupaten Probolinggo formasi tahun 2023 berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 546 Tahun 2023 sebanyak 1.231. Rinciannya, PPPK tenaga teknis 123 formasi, PPPK tenaga kesehatan sebanyak 450 formasi, PPPK tenaga guru 658 formasi.

Seleksinya diikuti pelamar PPPK yang mengikuti seleksi kompetensi PPPK pada 16-19 November tahun 2023 sebanyak 1726 orang. Peserta yang lulus sebanyak 1.076 orang atau 62,3 persen. Setelah dilaksanakan pemberkasan dan pengusulan nomor induk peserta yang berhak menerima SK pengangkatan PPPK pada hari ini sebanyak 1.070 orang. Dengan rincian PPPK tenaga teknis sebanyak 73 orang, PPPK tenaga kesehatan sebnayak 422, PPPK tenaga guru 575 orang.

ASN: Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto (nomor tiga dari kiri) berfoto bersama Ribuan ASN usai penyerahan SK PPPK.

Sementara, Kepala BKPSDM Heri Sulistyanto mengatakan, SK PPPK sudah diserahkan hari ini. Mereka akan digaji mulai 1 Juni 2024. Harapannya mereka bekerja lebih giat lagi, lebih semangat lagi, lebih disiplin, dan lebih loyal lagi. “Syukur-syukur mereka (PPPK, red) mampu menyodorkan inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah, di tempat kerja mereka masing-masing,” harapnya.

Sedangkan Pj Bupati Ugas Irwanto saat diwawancarai media mengatakan hari ini Pemkab Probolinggo membagikan SK PPPK. Menurunya memang PPPK ini permasalahan  yang mungkin sudah menjadi isu nasional. Sedangkan di tiap daerah ada beban tersendiri untuk menghapus honorer. “Jadi kita cicil setiap tahunnya. Ini sekitar 1.000 orang kita berikan SK, terutama saya putuskan sementara untuk guru, sama tenaga kesehatan,” terangnya.

Pj Bupati Ugas menambahkan bahwa formasi PPPK tahun 2023 sebenarnya bisa diangkat 100 persen. Karena untuk formasi guru, masih ada yang belum sesuai ijazahnya, masih terhitung magang. Sedangkan yang formasi tenaga kesehatan masih belum lulus tesnya.

KHIDMAT: Ribuan ASN di Lingkungan Pemkab Probolinggo mengikuti penyerahan SK dengan khidmat dan perhatian.

“Tapi sekarang ada dukungan yang perlu saya pikirkan lagi, karena ini untuk orang-orang yang OPD-OPD, yang 2.300-an ini yang agak banyak. Kalau tidak berubah, memang akhir tahun ini harus selesai semua. Makanya ini kita pikirkan karena menyangkut anggaran,” tegasnya.

Pj Bupati Ugas mengungkapkan kebiasaan di desa-desa atau di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, itu mengutamakan masyarakat sekitarnya. Kadang dengan ijazah SMA, bisa mengajar TK PAUD atau SD. Karena kalau mengandalkan tenaga dari ASN, kurang. 

“Mengangkat dari daerah bawah terlalu jauh, tidak akan datang. Itu akhirnya dia punya motivasi untuk kuliah. Itu nanti sambil jalan dia akan menerima PPPK. Tapi nanti tetap akan kita totalkan. Selama benar-benar aturan itu, karena memang kita mengikuti MenPAN-RB. Kalau hal ini keputusannya tidak berubah, 2024 akhir, insya Allah selesai. Kita anggarkan 2025,” ujar Ugas. (*/hla/why)