JEMBER, TADATODAYS.COM - Pemerintah pusat menyiapkan kuota 3.000 unit rumah subsidi bagi pekerja migran asal Jember. Program ini ditujukan untuk tenaga kerja aktif maupun keluarga mereka yang masuk kategori ekonomi menengah ke bawah.

Langkah ini merupakan bagian dari skema nasional pemilikan rumah bersubsidi bagi pekerja migran, yang total alokasinya mencapai 20 ribu unit secara nasional. Selain pekerja migran, skema ini juga bisa diakses oleh profesi lain seperti wartawan, dengan batas penghasilan maksimal Rp7 juta per bulan.

Staf Ahli Pusat Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Prof. Moch. Chotib menjelaskan bahwa program ini bertujuan memperluas akses kepemilikan rumah bagi kelompok rentan. Dirinya menyebut, Jember masuk dalam lima besar wilayah dengan jumlah pekerja migran bermasalah terbanyak, terutama karena masih maraknya keberangkatan non-prosedural.

Untuk mengurangi praktik keberangkatan ilegal, pemerintah juga merencanakan pembangunan pusat layanan P4MI (Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) di Jember. Selama ini, warga Jember harus mengakses layanan tersebut ke Banyuwangi.

"Pendekatannya adalah mendekatkan layanan ke daerah kantong pekerja migran. Harapannya, angka keberangkatan ilegal bisa ditekan," kata Chotib saat mengunjungi UIN KHAS Jember, pada Senin (3/6/2025). 

Pembangunan layanan P4MI dan program rumah subsidi ini selaras dengan visi pemerataan kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk papan. "Skema pembiayaan rumah yang ditawarkan bersifat jangka panjang dan ringan, agar bisa dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah," sambungnya.

Program tersebut mendapat dukungan penuh dari Bupati Jember Muhammad Fawait, yang berkomitmen memastikan distribusi kuota berjalan lancar. (dsm/why)