JEMBER, TADATODAYS.COM - Pemerintah Kabupaten Jember sedang berusaha keras untuk menurunkan angka stunting. Kabupaten Jember sendiri memiliki tingkat prevalensi stunting yang tinggi, sebagaimana hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan tahun 2022 yang mencapai 34,9 persen atau sekitar 35.000 balita.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember Suprihandoko, Minggu (25/6/2023) mengatakan, dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting, Pemkab Jember memiliki lima pilar strategi. Tujuannya untuk mencapai target penurunan stunting dengan lebih cepat. Kelima pilar tersebut adalah:

Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan.

Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.

Peningkatan ketahanan pangan dan gizi di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.

Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi

Pemantauan dan evaluasi

Pihaknya mengatakan, dalam program peenurun stunting, DP3AKB tidak bekerja sendiri. Sebagaimana instruksi pemerintah pusat, program penurunan stunting dilakukan oleh sejumlah OPD, Khsusus di Kabupaten jember terdapat 16 OPD yang bahu-membahu bekerja menurunkan angka stunting menuju Jember zero stunting.

Guna mengharmonisasi program pada Kamis, (22/6/2023) lalu dilakukan penyatuan komitmen Bersama. “Antar OPD juga menyatukan komitmen bersama dalam penanganan stunting,” kata Suprihandoko. 

Sementara itu, Wakil Bupati Jember Firjaun Barlaman yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Jember, mengungkapkan harapannya agar tidak ada kasus stunting baru di Kabupaten Jember. Menurutnya cara kerja penurunan angka stunting yang efektif bisa dilakukan dengan menunjukkan semangat kebersamaan.

Menurutnya, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berperan dalam mensinergikan program unggulan mereka untuk mempercepat penurunan stunting. "Fokusnya adalah menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen, bahkan diharapkan mencapai 20 persen pada tahun 2023," ujarnya. 

Terkait anggaran, kata dia, telah dilakukan penambahan sebesar Rp 97 miliar. Anggaran itu akan dialokasikan ke beberapa OPD yang terlibat dalam penanganan percepatan penurunan stunting. (*/as/why)