PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029. Agenda tersebut diselenggarakan di Ruang Auditorium Madakaripura, Kantor Bupati Probolinggo di Kraksaan, Senin (24/3/2025).

Musrenbang dan Forum Konsultasi Publik tersebut dihadiri dan dibuka langsung Bupati Probolinggo Gus dr. Moh. Haris bersama Wakil Bupati Ra Fahmi AHZ. Turut hadir pula Sekda Ugas Irwanto beserta jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo, termasuk Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi.

Hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma bersama sejumlah anggota DPRD.  Sedangkan dari Pemerintah Provinisi Jawa Timur, hadir langsung Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Mohammad Yasin. Sejumlah tamu undangan dari unsur Forum CSR Kabupaten Probolinggo, perwakilan Forkopimda Kabupaten Probolinggo, dan pimpinan lembaga atau organisasi keagamaan dan kemasyarakatan se-Kabupaten Probolinggo serta perguruan tinggi bersama organisasi mahasiswa. Turut hadir pimpinan instansi vertikal BUMN dan BUMD.

Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Efendi dalam laporannya menyampaikan bahwa terdapat isu strategis dalam rancangan RKPD Tahun 2026 di Kabupaten Probolinggo yang dilinearkan dengan isu strategis pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur. Di antaranya peningkatan akses layanan keterbukaan komunikasi dan informasi public yang didukung penyediaan data pembangunan terintegarasi satu data Kabupaten Probolinggo.

BERITA ACARA: Bupati Gus dr. Moh Haris dan Wakil Bupati Ra Fahmi AHZ berfoto bersama usai penandatanganan berita acara Musrenbang RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2026.

Selanjutnya, ada peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Berikutnya pemberdayaan masyarakat dan tata kelola pemerintahan desa. Peningkatan kemandirian fiscal daerah. Peningkatan infrastruktur pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian disertai akses pangan yang memadai guna memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi populasi.

Pengembngan destinasi wisata yang menarik dan berkelanjutan juga salah satu isu strategis. Berikutnya peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Peningkatan aktivitas pengelolaan sampah mulai dari tingkat rumah tangga sampai regional.

Peningkatan panjang jalan berkeselamatan disertai dengan sarana prasarana perlengkapan transportasinya. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Peningkatan kemitraan antara pemerintah, swasta, lembaga pendidikan, media massa, dan masyarakat untuk menciptakan program-program yang sinergi. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan serta pendidikan bagi masyarakat.

Berikutnya, peningkatan sistem pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan. Peningkatan keterampilan manajerial dan teknis bagi pemilik dan karyawan UMKM, serta inovasi dalam produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pengendalian gangguan trantibum, linmas, dan mitigasi bencana.

Sementara, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Probolinggo 2026 adalah peningkatan daya saing daerah didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Denga fokus pada peningkatan indeks reformasi birokrasi, operasionalisasi balai latihan kerja, indeks pengelolaan keuangan daerah, penurunan gangguan tarntibum, indeks pemberdayaan gender mendukung penegakan HAM.

“Sehingga berdasar tema tahun 2026 pemerintah pusat adalah inovasi dan hilirisasi industri berkelanjutan. Tema Provinsi Jatim adalah percepatan transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Maka tema Kabupaten Probolinggo 2026 adalah meningkatkan daya saing daerah melalui inovasi dan sinergitas pembangunan berkelanjutan,” terangnya.

Kepala Bappeda Jawa Timur Mohammad Yasin menyatakan dalam sambutannya bahwa ia mengakui Jawa Timur menjadi kantong kemiskinan nasional. Salah satu kantong kemiskinan nasional di Provinsi Jatim adalah Kabupaten Probolinggo. “Kami memohon kepada Bapak Bupati, kalau kemiskinan Jawa Timur ingin cepat turun, maka yang kami sambati adalah Kabupaten Probolinggo,” jelasnya.

Adapun indek modal manusia atau IPM. Indek modal manusia Provinis Jawa Timur masih dibawah 80. Sedangkan target 2026 nanti diatas 80. “Maka kami mohon, mudah-mudahan Probolinggo bisa meningkat dari 70 paling tidakn meningkat menjadi 75,” harapnya.

Stunting di Kabupaten Probolinggo relative cukup tinggi. Pada RPJMD, itu menggunakan ukuran indek modal manusia atau human capital indeks. Salah satu human capital indek itu adalah prevalensi stunting. “saya bersyukur, karena bupatinya dokter, dan walikotanya dokter, mudah-mudahan stunting di Probolinggo cepat bisa ditangani,” tegasnya.

FOTO BERSAMA: Bupati Probolinggo, Gus dr. Moh Haris dan Wakil Bupati Probolinggo, Ra Fahmi AHZ berfoto bersama para stakeholder dan peserta Musrenbang RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2026.

Universal Coverage Kabupaten Probolinggo sudah melampaui. Tersisa 11 kabupaten yang belum melampaui target. Mudah-mudahan segera bisa dilakukan. “Titipan ibu Gubernur yaitu sharing Bosda Madin. Komitmen kita di Tahun 2026 sharing 50 persen-50 persen. Ini adalah kabupaten kota yang belum sharing, karena itu saya tagih terus. Mohon maaf, ini salah satu pilar penting membentuk karakter bangsa kita, masyarakat kita untuk punya budi pekerti atau akhlak, itu salah satunya adalah di madrasah diniyah,” pintanya.

Pemerintah Provinsi Jatim juga akan merevitalisasi ponkesdes menjadi puskesmas pembantu di masing-masing kecamatan. Pasalnya salah satu program quick winnya Presiden Prabowo ada pemeriksaan gratis. “Kita punya PR quick win-nya presiden yang berjumlah delapan. Enam program yang wajib kita support. Tidak boleh ada visi misi bupati atau walikota yang tidak mendukung visi misi Presiden," ungkapnya.

Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma menyampaikan bahwa selain aspirasi melalui Musrenbang tingkat kecamatan, DPRD Kabupaten Probolinggo juga menuangkan melalui pokok-pokok pikiran yang telah sah diatur oleh undang-undang.

Menurut Oka, pokok-pokok pikiran DPRD sudah dituangkan, sudah dilaksanakan dan entri. Sesuai aturan, satu minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang Kabupaten, pokok -pokok pikiran sudah ditutup. Pokok -pokok pikiran yang dituangkan berasal dari kegiatan reses dalam rangka menjalin aspirasi, kemudian disampaikan.

“Harapan kami bisa diakomodir teman-teman Bapelitbangda dan pemerintah daerah. Selanjutnya bersama sama kita gunakan dalam rangka membangun APBD yang berpihak kepada masyarakat," jelas Oka.

Sedangkan Bupati Probolinggo Gus dr. Moh. Haris mengatakan bahwa visi misi Probolinggo SAE sudah dituangkan pada RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 dan FKP RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 - 2029. Musrenbang merupakan forum partisipasi antara pemerintah daerah dengan seluruh stakeholder. "Yang bagaimana kemudian kita membangun komunikasi yang baik, membangun sinergi yang baik untuk bersama-sama memutuskan penyusunannya di dalam program kita ke depan," jelasnya.

Bupati Gus Haris berkomitmen semua ada progresnya dan prosesnya. Semua program tersebut akan terus bergulir. "Kami siap turun bersama -sama Masyarakat. Kita komitmen semuanya. Termasuk Bosda Madin. Kita tahu dari awal Pemprov Jatim sudah komitmen memberikan Bosda madinnya. Probolinggo belum rupanya, ini sharing 50 persen 50 persen. Insyaallah dengan arahan yang cukup banyak ini bisa bermanfaat. Musrenbang ini menjadi masukan untuk khidmat kita untuk Kabupaten Probolinggo tercinta," harapnya. (*/hla/why)