JEMBER, TADATODAYS.COM - Pengadaan mobil pikap impor dari India oleh pemerintah pusat untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mulai jadi perbincangan nasional. Namun di Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas, kebutuhan itu dinilai belum mendesak.

Ketua KDMP Mayangan, Arisfan, menegaskan koperasi yang dipimpinnya saat ini masih fokus pada penyelesaian pembangunan gedung dan pemantapan unit usaha wajib. “Kalau secara pengurusan kita sudah lengkap semua, bahkan legalitas sudah ada. Tapi untuk operasional kita masih nunggu pembangunan gedung dulu,” ujarnya, Senin (2/3/2026) sore.

Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat menggulirkan program penguatan koperasi desa, termasuk dukungan armada distribusi berupa mobil pick-up yang disebut-sebut akan didatangkan dari India. Tujuannya untuk memperkuat distribusi produk KDMP di desa-desa.

Namun Arisfan mengaku belum menerima petunjuk teknis maupun arahan resmi terkait kendaraan tersebut. “Terkait mobil yang baru didatangkan dari India itu kita masih belum tahu jenisnya seperti apa, transmisinya seperti apa. Jadi untuk saat ini saya masih belum ada jawaban,” katanya.

Menurut Arisfan, secara geografis Desa Mayangan tidak memiliki medan ekstrem yang membutuhkan kendaraan khusus seperti dua gardan (4x4). Akses jalan dinilai sudah memadai untuk kendaraan niaga biasa. “Kalau di Desa Mayangan itu akses jalan sudah enak. Tanjakan pun sudah tidak ada. Jadi untuk mobil jenis apa pun insyaallah bisa,” jelasnya.

Ia bahkan menyebut, jika berbicara kebutuhan riil, kendaraan pick-up standar sudah cukup. “Mungkin yang lebih dibutuhkan ya seperti pick-up. Sementara mungkin pikap saja,” tegasnya.

Pernyataan ini menjadi penting di tengah diskursus nasional yang mulai mempertanyakan urgensi dan spesifikasi kendaraan impor untuk seluruh koperasi desa secara seragam. Sebab, karakteristik tiap desa berbeda, baik dari sisi geografis maupun skala usaha.

KDMP Mayangan sendiri saat ini baru sampai tahap pengukuran lahan pembangunan kantor seluas sekitar 20 x 30 meter persegi. Pengukuran dilakukan pada Januari lalu bersama pemerintah desa dan unsur Koramil. Proses pembangunan fisik masih menunggu realisasi. “Untuk pembangunan kemarin masih proses pengukuran. Untuk pembangunannya kita masih nunggu,” ujar Arisfan.

Ia menegaskan, keputusan menerima atau mengajukan kendaraan operasional akan dibahas setelah gedung berdiri dan unit usaha berjalan. “Entah nanti butuh atau tidak, kita nunggu aturan atau instruksi dari pusat saja,” katanya. (dsm/why)