Pengusaha Sound Jember Aksi Damai, Menolak Pelarangan Total

Dwi Sugesti Megamuslimah
Monday, 16 Nov 2026 17:09 WIB

DEMO DAMAI: Ratusan pengusaha sound yang tergabung dalam JSSC saat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pemkab Jember.
JEMBER, TADATODAYS.COM - Ratusan pengusaha sound system yang tergabung dalam Jember Sound System Community (JSSC), menggelar aksi damai di depan kantor Pemkab Jember, Senin (16/11/2026) siang. Datang dengan truk yang dilengkapi perangkat sound system, mereka menyuarakan penolakan terhadap wacana pelarangan penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat.
Dalam aksinya, para pengusaha tersebut menegaskan tidak menolak penertiban. Namun, mereka meminta pemerintah tidak menerapkan kebijakan pelarangan secara menyeluruh yang dinilai dapat mematikan usaha penyedia jasa sound system.
Ketua JSSC Arif Sugiartani mengatakan, pihaknya sejak awal terbuka terhadap pengaturan penggunaan sound system. Menurutnya, persoalan yang muncul dalam sejumlah kegiatan masyarakat tidak bisa serta-merta dibebankan kepada penyedia jasa sound system.
Sebab, jasa yang mereka tawarkan sebatas penyediaan perangkat suara. Sementara aktivitas lain, seperti keberadaan dancer hingga konsumsi minuman keras, berada di luar tanggung jawab pengusaha sound system.
“Kami dari awal menyampaikan bahwa kami siap diatur. Namun, kami tidak mau kalau ini dilakukan pelarangan secara total ataupun ada pihak-pihak yang mengusulkan pelarangan yang intinya membunuh kami. Jadi, yang masuk akal,” kata Arif.
Dalam pernyataan sikapnya, JSSC menyampaikan enam poin tuntutan. Pertama, menolak segala bentuk kebijakan yang melarang secara mutlak penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat dan budaya.
Kedua, mendesak Pemkab Jember membuka ruang dialog bersama komunitas, pengusaha, dan pemangku kepentingan sound system. Ketiga, meminta aturan yang jelas dan adil dengan melibatkan semua pihak, bukan disusun secara sepihak.
Aturan tersebut diharapkan memuat batasan jam operasional, lokasi yang diperbolehkan, dan standar volume suara yang terukur.
Keempat, JSSC meminta pemerintah turut mempertimbangkan mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada usaha penyewaan sound system, termasuk pelaku UMKM dan usaha lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
Kelima, komunitas berkomitmen menjaga ketertiban dan menghormati warga sekitar selama kegiatan berlangsung. Keenam, setiap aturan yang disepakati bersama harus disosialisasikan secara luas agar dapat dipahami seluruh lapisan masyarakat.
Aksi tersebut kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama sejumlah pihak, termasuk DPRD Jember dan kepolisian. Arif menyebut, dari pertemuan itu terdapat empat poin hasil pembahasan. Salah satu yang disampaikan kepada massa aksi adalah tidak adanya pelarangan penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat ke depan.

Kegiatan yang dimaksud meliputi pengajian, solawatan, karnaval, dan berbagai kegiatan masyarakat lainnya.
Selain itu, pemerintah menjanjikan pertemuan lanjutan yang melibatkan Bupati Jember Muhammad Fawait, kepolisian, dan pihak terkait untuk membahas aturan penggunaan sound system. Pertemuan tersebut dijanjikan paling lambat dua minggu setelah aksi berlangsung.
Arif menyebut, pembahasan nantinya akan mencakup pengaturan teknis, termasuk kemungkinan pembatasan penggunaan sound system dan waktu operasional. JSSC menyatakan siap terlibat dalam perumusan aturan tersebut.
“Kami memahami di sisi kami ada yang kontra juga, ada yang tidak suka. Kami memahami itu. Kita berada di tengah. Yang tidak suka kita terima, yang suka kita terima. Tengah-tengahnya seperti apa, tetapi tidak membunuh,” ujarnya.
Meski demikian, Arif memberikan tenggat waktu kepada pemerintah untuk merealisasikan pertemuan tersebut. Jika hingga dua minggu tidak ada undangan dialog sebagaimana dijanjikan, JSSC mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa sepuluh kali lebih besar dari aksi kali ini.
“Kalau janji ini ternyata tidak ditepati dua minggu lagi, maka kami siap bawa massa lebih besar lagi. Hari ini kami tertib,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyampaikan bahwa Bupati Jember Muhammad Fawait telah berkomunikasi dengannya terkait aspirasi komunitas sound system. Aspirasi tersebut, kata dia, akan ditindaklanjuti dan dibawa dalam pembahasan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tingkat kabupaten.
Halim mengatakan, DPRD juga tengah membahas regulasi yang berkaitan dengan ketertiban umum. Masukan dari komunitas sound system nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan aturan tersebut.
Dia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha sound system dan hak masyarakat lain yang mungkin merasa terganggu dengan aktivitas penggunaan perangkat suara.
“Kita harus saling menghormati hak-hak orang lain, terutama masyarakat Kabupaten Jember ataupun masyarakat Jawa Timur. Tentu kita coba berusaha seadil-adilnya dan sebijaksananya,” kata Halim.
Menurut Halim, komunitas sound system telah menunjukkan keterbukaan untuk diatur. Karena itu, aspek teknis mengenai pengaturan penggunaannya masih perlu dibicarakan lebih lanjut bersama pihak-pihak terkait. (dsm/why)

Share to
 (lp).jpg)