Perampingan OPD di Jember, Ketua DPRD: Efisiensi dan Tepat Sasaran

Dwi Sugesti Megamuslimah
Monday, 10 Mar 2025 17:39 WIB

JEMBER, TADATODAYS.COM - Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyebut Pemerintah Kabupaten Jember tengah menyusun perubahan struktur organisasi perangkat daerah (SOTK). Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya efisiensi dan efektivitas pemerintahan.
Halim menjelaskan bahwa perubahan ini mencakup penggabungan dan perampingan beberapa OPD. Salah satunya adalah rencana memasukkan sektor kebudayaan ke dalam Dinas Pendidikan, dan penggabungan beberapa dinas terkait kesehatan. "Targetnya adalah efektivitas dan program yang terpadu sesuai visi-misi bupati terpilih," katanya, Senin (10/3/2025).
Politisi Partai Gerindra itu juga menyebut bahwa jumlah OPD di Jember akan berkurang dari sekitar 31 menjadi 26 unit. Perubahan ini diharapkan rampung sebelum perubahan anggaran keuangan (PAK), sehingga tidak menghambat jalannya pemerintahan.
Lebih lanjut, Halim menegaskan bahwa perubahan SOTK ini akan berpengaruh pada postur anggaran. Merujuk pada Surat Edaran (SE) Mendagri, pemerintah daerah diminta melakukan realokasi anggaran dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta ketahanan pangan.
"Banyak yang mengira efisiensi ini berarti pemangkasan anggaran. Padahal sebenarnya hanya mengalihkan anggaran dari kegiatan kurang efektif, seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat, ke sektor yang lebih prioritas," jelas Halim.

Salah satu target utama dari perubahan ini adalah peningkatan layanan kesehatan. Bupati terpilih menargetkan bahwa pada Agustus tahun ini, layanan kesehatan gratis sudah bisa dirasakan oleh masyarakat.
"Untuk mewujudkan hal itu, penyelesaian perubahan SOTK ini akan jadi langkah awal sebelum RPJMD dan perubahan anggaran keuangan dilakukan," sambungnya.
DPRD Jember sendiri telah berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait perubahan ini. Termasuk dengan bupati dan pimpinan partai. Halim berharap, seluruh proses bisa diselesaikan sebelum akhir Juli, agar program-program prioritas bisa segera berjalan mulai Agustus.
"Dengan adanya perubahan ini, harapannya nanti pemerintahan di Jember menjadi lebih efektif, efisien, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik," katanya. (dsm/why)





Share to
 (lp).jpg)