JEMBER, TADATODAYS.COM - Persoalan pelayanan kebersihan, khususnya penanganan sampah di Kabupaten Jember semakin semrawut. Ini, setelah sebelumnya puluhan petugas truk sampah mogok kerja dengan memarkirkan truknya di depan kantor Pemkab Jember, Senin (4/1/2020) kemarin.

Tak cukup di situ, kini masalah baru pun timbul. Warga di sekitar Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) di lingkungan Sukorejo, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember mengancam akan menutup lokasi TPSS.

Ancaman warga itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, sejak 2 hari terakhir gunungan sampah di TPSS tidak pernah diangkut oleh petugas untuk dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir. (TPA) karena mogok kerja. Akibatnya, tumpukan sampah di TPSS Sukorejo semakin meninggi dan menimbulkan bau menyenga hingga radius sekitar 30 meter. "Apalagi sekarang musim hujan, jadi baunya nyengat," ujar Abdul Hamid, salah seorang warga sekitar.

Hamid menyebutkan, kondisi itu membuat warga sekitar tidak nyaman. Terlebih, TPSS berada tepat di tepi jalan  dan di sekitar lokasi juga terdapat warung makan dan toko klontong.

Hamid menambahkan, jika kondisi terus berlanjut maka warga sekitar berinisiatif untuk menutup sementara TPSS tersebut dan meminta masyarakat sekitar mengelola sampahnya secara mandiri sehingga tumpukan sampah tidak terus terjadi.

Sementara, petugas kebersihan keliling bernama Febri mengatakan, hingga saat ini dirinya masih kebingungan apa yang harus dilakukan. Sebab tugasnya hanya mengambil sampah yang setiap harinya bisa mencapai 2 gerobak  dari rumah rumah warga kemudian dibawa ke TPSS.

Sementara terkait pengangkutan sampah dirinya tidak mengetahui. "Saya tugasnya keliling, ambil sampah ke rumah-rumah terus bawa kes ini (TPSS Sukorejo,Red)," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jember, Aris Maya Parahita mengaku, hingga saat ini pihaknya bersama jajaran ASN di DLH masih dilematis karena tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kehadiranya di kantor semata-mata karena melaksanakan tugas." Tapi di kantor juga tanpa adanya program dan kegiatan. Gaji kita juga belum terbayar," ungkapannya.

Arismaya melanjutkan, persoalan utama tidak terangkutnya sampah adalah tidak adanya anggaran untuk operasional pelayanan kebersihan. Hal itu, imbas dari tidak jelasnya APBD 2021 dan ditambah tidak disetujuinya Raperkada APBD 2021 yang diajukan Bupati.

Menurutnya, kondisi saat ini sangat berbahaya karena sejatinya adanya anggaran program dan kegiatan itu berdasarkan anggaran yang berasal dari APBD. Jika APBD tidak ada, maka program yang harusnya terlaksana juga tidak dapat dijalankan. (as/don)