JEMBER, TADATODAYS.COM - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jember menyediakan ribuan kuota untuk masyarakat Jember yang ingin menjadi pekerja migran Indonesia (PMI). Tujuannya ke sejumlah negara melalui program pemberangkatan PMI dengan biaya Rp 0.

Hal itu disampaikan Kepala Disnaker Jember Suprihandoko. Menurutnya, hal itu merupakan terobosan baru dalam memberangkatkan PMI tanpa biaya yang sementara berlaku di tahun ini. Namun demikian, calon PMI harus mendapat pelatihan dan melengkapi persyaratan yang di butuhkan sama seperti PMI prosedural lain.

"Siapa saja yang mau ke luar negeri dilatih sampai dapat sertifikat berstandar BNSP," tegasnya saat dikonfirmasi Rabu (24/4/2024) siang.

Pihaknya mengaku ada banyak negara tujuan yang bisa dipilih, di antaranya Malaysia, Vietnam, Jepang, hingga Korea. Meski tidak dibatasi waktu pendaftaran, Disnaker Jember menyarankan masyarakat yang berminat untuk segera mendaftar agar tak kehabisan kuota. Pendaftarannya bisa langsung ke Disnaker atau Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia (HILLSI) Jember.

Lebih lanjut, program itu juga merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Terkait pembiayaan, pihaknya menggandeng dan bekerja sama dengan beberapa bank yang sanggup untuk membiayai. "Baru setelah mereka (PMI) berangkat nanti baru PMI mencicil," lanjutnya.

Dengan adanya program ini, PMI yang mendaftar melalui program tersebut tidak perlu risau mengenai biaya keberangkatan dan dijamin aman karena sesuai prosedur.

Mereka bisa mencicil biaya keperluan sebelum keberangkatan, setelah menerima gaji di negara tempat bekerja.

Namun demikian, mereka yang berhak berangkat tetap harus memiliki skill atau kompetensi yang didapatkan melalui program pelatihan kerja. "Kami akan fasilitasi secara gratis untuk pelatihannya dan disesuaikan dengan keterampilan yang dibutuhkan di negara tujuan," urai pria asal Kecamatan Kalisat itu.

Program baru itu, lanjut Handoko, merupakan salah satu solusi untuk menekan dan mencegah PMI ilegal di Jember. Sebab, banyak laporan masuk mengenai PMI bermasalah, baik yang menjadi korban TPPO hingga dideportasi oleh negara tempatnya bekerja. "Harapannya, PMI non prosedural semakin berkurang bahkan tidak ada lagi," katanya. (dsm/why)