JEMBER, TADATODAYS.COM - Dinas PU Bina Marga dan SDA Jember mengungkapkan penyebab utama mandeknya aliran irigasi di kawasan Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari. Selain adanya penutupan saluran di area perumahan, sejumlah bangunan jembatan yang dibuat pengembang tanpa kajian teknis disebut ikut memperparah kondisi di hilir.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PU Bina Marga dan SDA Jember, Dai Agus, menjelaskan bahwa hak petani untuk mendapatkan aliran irigasi tidak bisa diabaikan. Saluran yang berada di dalam kawasan perumahan, tegasnya, tidak boleh ditutup dalam kondisi apa pun.

“Pemanfaatan irigasi untuk petani adalah hak. Walaupun lahannya kecil, saluran itu tidak boleh ditutup,” ujar Agus pada Selasa (18/11/2025) siang.

Berdasarkan laporan yang diterima, setidaknya luas lahan terdampak akibat saluran yang tertutup mencapai lebih dari 2 hektare. Kondisi itu terjadi lantaran air tidak lagi mengalir secara normal sejak saluran tersier 12 tidak berfungsi optimal.

Agus juga menyebut bahwa saluran di area tersebut sebenarnya masih memungkinkan untuk pola tanam padi-palwija-padi selama mendapat tambahan air hujan dan suplai dari saluran sandap. Namun tanpa aliran irigasi yang terjamin, produktivitas petani jelas terganggu.

Dalam sistem irigasi kawasan itu, saluran tersier hanya satu, namun di tengah area terbagi menjadi dua pecahan aliran. Satu mengarah lurus ke hilir, sedangkan satu lagi mengalir ke sisi kiri. “Bangunan sadapnya satu, melintas dari Desa Sumberpinang hingga masuk Antirogo,” jelas Agus.

Lebih lanjut, Agus juga menjelaskab bahwa Salah satu jalur saluran kini terputus total, sementara saluran lainnya mulai mengalami penurunan debit. Menurutnya, kondisi tersebut bukan hanya akibat penyempitan, tetapi juga dampak keberadaan jembatan-jembatan perumahan yang dibangun tanpa koordinasi teknis.

Agus mengungkapkan banyak pengembang membangun jembatan perlintasan tanpa izin teknis atau konsultasi dengan tim SDA. “Sering kali plat beton jembatannya terlalu rendah. Ini membuat debit irigasi ke hilir berkurang drastis,” katanya.

Selain mengurangi kapasitas alir, pembangunan jembatan yang tidak memenuhi standar juga menghilangkan ruang pemeliharaan saluran, yang penting sebagai akses petani dan HIPPA ketika melakukan pembersihan rutin.

“Banyak ruang pemeliharaan yang hilang setelah saluran ditutup atau diberi bangunan. Ini menyulitkan kami dan petani menjaga kebersihan saluran,” ujarnya.

Dinas PU menilai bahwa saluran irigasi di wilayah terdampak membutuhkan kajian ulang dan revitalisasi. Pemindahan saluran dinilai tidak ideal karena berisiko mengubah kontur tanah dan memengaruhi pola irigasi.

“Kalau saluran direvitalisasi, itu harus mengikuti existing. Kalau dipindah-pindah, justru merusak tata tanah dan aliran airnya,” jelas Agus.

Pihaknya berharap masalah ini menjadi perhatian serius semua pihak, terutama pengembang. Tanpa penanganan tepat, dampak kekeringan bisa meluas ke area hilir yang mencapai 8,54 hektare. “Kami berharap tidak ada lagi penambahan dampak akibat bangunan yang tidak sesuai konstruksi irigasi,” katanya. (dsm/why)