BPJS Kesehatan, sebagai badan penyelenggara jaminan sosial di Indonesia telah menjadi pilar penting dalam sistem kesehatan nasional. Namun, isu hukum terkait BPJS Kesehatan terus menjadi topik hangat yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat.

Salah satu isu utama adalah keterlambatan pembayaran klaim kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Masalah ini tidak hanya berdampak pada operasional rumah sakit tetapi juga pada kualitas pelayanan yang diterima oleh peserta BPJS. Keterlambatan ini sering kali disebabkan oleh proses administrasi yang rumit dan birokrasi yang lambat, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan penyedia layanan kesehatan dan peserta BPJS.

Dari perspektif hukum, keterlambatan pembayaran klaim ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian pelayanan kesehatan yang seharusnya memberikan manfaat tepat waktu kepada para peserta.

Isu lain yang perlu dicermati adalah keluhan tentang ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan peraturan BPJS. Banyak peserta yang merasa bahwa prosedur dan kebijakan BPJS sering berubah tanpa sosialisasi yang memadai, sehingga membingungkan dan menyulitkan mereka dalam mengakses layanan kesehatan. Dari sudut pandang hukum, hal ini menunjukkan adanya masalah dalam penegakan dan penerapan peraturan, yang seharusnya didesain untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat.

Dalam menghadapi berbagai isu hukum ini, perlu adanya langkah-langkah konkret untuk memperbaiki sistem BPJS Kesehatan. Salah satu langkah penting adalah memperbaiki regulasi dan kebijakan yang mengatur operasional BPJS, sehingga lebih jelas dan konsisten. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi informasi dalam BPJS juga diperlukan untuk mempercepat proses administrasi dan pembayaran klaim.

Di sisi lain, partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kinerja BPJS Kesehatan juga sangat penting. Dengan demikian, BPJS Kesehatan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatuhan hukum.

Secara keseluruhan, meskipun BPJS Kesehatan telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan akses layanan kesehatan di Indonesia, masih banyak tantangan hukum yang perlu diatasi. Penyelesaian isu-isu ini memerlukan komitmen bersama dari berbagai pihak untuk mewujudkan sistem jaminan kesehatan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel bagi seluruh rakyat Indonesia.

Solusi kelembagaan BPJS yang optimal harus mempertimbangkan efisiensi, akuntabilitas, dan kemampuan untuk merespons kebutuhan masyarakat secara cepat. Ada beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan mengenai hubungan kelembagaan BPJS, baik tetap di bawah kendali langsung Presiden atau dialihkan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Berikut adalah analisis dari kedua opsi tersebut:

BPJS LANGSUNG DI BAWAH PRESIDEN

Keuntungan:

Peningkatan Prioritas: Dengan melaporkan langsung ke Presiden, isu BPJS mendapatkan perhatian yang lebih tinggi dan diprioritaskan dalam agenda nasional.

Kendali Strategis: Pengawasan langsung oleh Presiden memungkinkan adanya kendali strategis yang lebih baik, memastikan bahwa kebijakan BPJS sejalan dengan visi dan misi nasional.

Kerugian:

Keterbatasan Operasional: Presiden mungkin tidak dapat menangani detail operasional dan teknis sehari-hari, yang bisa mengakibatkan kelambatan dalam pengambilan keputusan terkait masalah operasional yang mendesak.

Beban Kerja: Dengan banyaknya isu yang harus ditangani Presiden, perhatian terhadap BPJS bisa jadi tidak maksimal.

BPJS DI BAWAH KEMENTERIAN KESEHATAN

Keuntungan:

Keselarasan Kebijakan: Dengan BPJS di bawah Kemenkes, kebijakan kesehatan dapat lebih terintegrasi dan koheren, karena Kemenkes juga mengelola berbagai aspek kesehatan nasional lainnya.

Efisiensi Operasional: Kemenkes memiliki pengetahuan teknis dan sumber daya yang lebih sesuai untuk menangani isu operasional dan administratif BPJS, yang dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas.

Koordinasi yang Lebih Baik: Koordinasi antarinstansi dalam sektor kesehatan bisa lebih lancar dan efektif, mengingat Kemenkes mengatur banyak program kesehatan lainnya.

Kerugian:

Risiko Birokrasi: Kemenkes, sebagai institusi yang besar, mungkin memiliki birokrasi yang lebih lambat dibandingkan dengan struktur yang lebih langsung di bawah Presiden.

Kompleksitas Pengawasan: Pengawasan mungkin memerlukan struktur yang lebih kompleks untuk memastikan bahwa BPJS tetap berjalan sesuai dengan mandatnya dan tidak terbebani oleh masalah lain dalam Kemenkes.

REKOMENDASI

Menggabungkan kedua pendekatan mungkin menjadi solusi yang optimal. BPJS bisa tetap melaporkan langsung kepada Presiden untuk isu strategis dan kebijakan tingkat tinggi, sementara untuk operasional sehari-hari dan teknis, BPJS bisa berkoordinasi erat dengan Kemenkes. Ini memastikan bahwa BPJS mendapatkan perhatian strategis yang diperlukan sekaligus memanfaatkan keahlian teknis dan operasional Kemenkes.

Dengan demikian, BPJS Kesehatan dapat lebih responsif, efisien, dan transparan, memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat Indonesia berkualitas dan tepat waktu.

Peran serta masyarakat sangat penting dalam meningkatkan kinerja BPJS Kesehatan. Berikut adalah beberapa cara di mana masyarakat dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi positif:

1. Pengawasan dan Pengaduan

Melaporkan Masalah: Masyarakat dapat melaporkan segala bentuk ketidakpuasan, masalah, atau ketidakadilan yang mereka alami dalam penggunaan layanan BPJS. Pengaduan ini dapat dilakukan melalui saluran resmi yang disediakan oleh BPJS, seperti call center, website, atau kantor layanan.

Partisipasi dalam Survei: Berpartisipasi dalam survei kepuasan yang dilakukan oleh BPJS atau lembaga independen untuk memberikan masukan yang konstruktif mengenai pelayanan yang diterima.

2.Peningkatan Kesadaran dan Edukasi

Edukasi Komunitas: Masyarakat dapat terlibat dalam mengedukasi anggota komunitas mereka mengenai hak dan kewajiban sebagai peserta BPJS, prosedur klaim, serta informasi tentang layanan yang tersedia.

Sosialisasi: Berperan aktif dalam menyebarkan informasi yang benar tentang BPJS Kesehatan, sehingga mengurangi penyebaran informasi yang keliru atau hoaks yang dapat menimbulkan kebingungan.

3.Kolaborasi dengan Organisasi

Kerja Sama dengan LSM: Masyarakat dapat bekerja sama dengan LSM atau organisasi masyarakat lainnya yang fokus pada isu-isu kesehatan untuk mengadvokasi perbaikan dalam sistem BPJS.

Forum Diskusi dan Lokakarya: Berpartisipasi dalam forum diskusi, lokakarya, atau seminar yang membahas tentang BPJS Kesehatan untuk meningkatkan pemahaman dan memberikan saran yang konstruktif.

4.Pengawasan dan Transparansi

Menggunakan Media Sosial: Menggunakan platform media sosial untuk berbagi pengalaman positif maupun negatif tentang layanan BPJS, sehingga menciptakan tekanan sosial bagi BPJS untuk memperbaiki kinerja mereka.

Mendukung Transparansi: Mendorong BPJS untuk lebih transparan dalam pengelolaan dana dan pelaporan keuangan, serta mengawasi penggunaan anggaran melalui akses informasi yang disediakan oleh BPJS.

5.Advokasi dan Partisipasi Aktif

Mendorong Kebijakan yang Baik: Berpartisipasi dalam kampanye atau advokasi yang mendukung perubahan kebijakan yang lebih baik di BPJS Kesehatan, misalnya melalui petisi atau dialog dengan pembuat kebijakan.

Komite Pengguna: Mengusulkan pembentukan komite pengguna BPJS di berbagai tingkat (lokal, regional, nasional) yang berfungsi sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan peserta secara kolektif.

6.Pembayaran Iuran Tepat Waktu

Kepatuhan Pembayaran: Masyarakat juga harus berperan aktif dalam membayar iuran BPJS tepat waktu untuk memastikan bahwa dana yang dibutuhkan tersedia untuk keberlanjutan layanan.

Dengan peran serta yang aktif dari masyarakat, BPJS Kesehatan dapat lebih cepat mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang ada, serta terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Kolaborasi yang baik antara BPJS dan masyarakat akan menghasilkan sistem jaminan kesehatan yang lebih responsif, transparan, dan efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan kesehatan seluruh rakyat Indonesia

Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) merupakan dasar hukum utama yang mengatur operasional BPJS Kesehatan. Kedua UU ini memiliki peran penting dalam mengatur mekanisme jaminan kesehatan nasional, namun seiring dengan perkembangan dan dinamika pelayanan kesehatan, evaluasi dan revisi terhadap kedua undang-undang ini dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan keadilan dan efisiensi bagi semua pihak yang terlibat.

Berikut adalah beberapa alasan dan aspek yang mungkin memerlukan perubahan:

1.Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelolaan Dana: Revisi UU dapat menambahkan ketentuan yang lebih rinci mengenai transparansi pengelolaan dana dan kewajiban pelaporan keuangan secara berkala kepada publik.

Audit Independen: Peraturan yang lebih ketat mengenai audit independen terhadap BPJS untuk memastikan dana digunakan dengan tepat dan tidak ada penyalahgunaan.

2.Penyederhanaan Proses Administrasi

Prosedur Klaim: Penyederhanaan prosedur klaim dan pengurangan birokrasi yang berlebihan dapat diatur lebih jelas dalam UU, sehingga memudahkan peserta dan penyedia layanan kesehatan dalam mengajukan klaim dan mendapatkan pembayaran tepat waktu.

Digitalisasi Layanan: Dorongan untuk adopsi teknologi informasi yang lebih luas untuk mempercepat proses administrasi dan layanan BPJS.

3.Kepastian dan Konsistensi Regulasi

Ketentuan yang Jelas: UU perlu memberikan ketentuan yang lebih jelas mengenai hak dan kewajiban peserta, serta sanksi bagi penyedia layanan kesehatan dan BPJS sendiri apabila melanggar aturan.

Stabilitas Kebijakan: Mengurangi frekuensi perubahan kebijakan yang dapat membingungkan peserta dan penyedia layanan, dengan menetapkan prosedur yang lebih konsisten dan stabil.

4.Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan

Standar Pelayanan: Penetapan standar pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan pengawasan yang ketat terhadap kepatuhan rumah sakit dan fasilitas kesehatan terhadap standar tersebut.

Insentif bagi Penyedia Layanan: UU dapat mengatur insentif bagi rumah sakit dan tenaga medis yang memberikan pelayanan berkualitas tinggi kepada peserta BPJS.

5.Keterlibatan Masyarakat

Partisipasi Publik: UU dapat memperkuat mekanisme partisipasi publik dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan BPJS, misalnya melalui konsultasi publik atau forum dialog.

Komite Pengawas: Pembentukan komite pengawas yang melibatkan perwakilan dari masyarakat, penyedia layanan kesehatan, dan pemerintah untuk mengawasi kinerja BPJS.

6.Perlindungan bagi Peserta

Perlindungan Hukum: Memperkuat perlindungan hukum bagi peserta BPJS yang mengalami penolakan atau pelayanan yang tidak memadai dari fasilitas kesehatan.

Akses Informasi: Menjamin hak peserta untuk mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai manfaat, prosedur, dan hak mereka sebagai peserta BPJS.

7.Peningkatan Pendanaan

Kontribusi Pemerintah: Mengatur lebih tegas mengenai kontribusi pendanaan dari pemerintah untuk kelompok masyarakat yang tidak mampu, sehingga keberlanjutan layanan tetap terjamin tanpa membebani peserta yang lain.

Pengaturan Iuran: Evaluasi dan penyesuaian struktur iuran untuk memastikan bahwa iuran yang dibayarkan oleh peserta sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka dan cukup untuk mendanai layanan yang memadai.

Revisi terhadap UU SJSN dan UU BPJS dapat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa sistem jaminan kesehatan di Indonesia lebih adil, transparan, dan efektif. Melalui penyesuaian regulasi ini, diharapkan BPJS Kesehatan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan merata kepada seluruh masyarakat, sekaligus memastikan keberlanjutan dan efisiensi sistem jaminan sosial nasional. (*)

*) Penulis adalah Mahasiswa Program Magister Hukum Konsentrasi Kesehatan Universitas Hang Tuah, saat ini berdinas di klinik swasta “Klinik AL - HIDAYAH”