JEMBER, TADATODAYS.COM - Sebanyak 39 ribu lebih pelampung bergambar mantan Bupati Jember Faida, dan mantan Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arif, ngendon di aula "Joko Tole" yang terletak di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates.

Ribuan pelampung itu merupakan bantuan bagi seluruh nelayan di Kabupaten Jember, yang direalisaikan oleh ULP Bagian Pembangunan yang kemudian diserahterimakan ke Dinas Perikanan pada akhir tahun 2018 melalui Perubahan APBD Kabupaten Jember tahun 2018.

Nilai anggaranya tak main-main, yakni sebesar Rp 6,1 miliar. Terdiri dari Rp 4,4 miliar untuk 55 ribu pelampung berstandar SNI, kemudian Rp 1,7 miliar untuk membranding pelampung tersebut. Branding itu berupa sablon logo Pemkab Jember, serta foto Faida dan Abdul Muqiet Arief.

Meski dibeli sebanyak 55 ribu unit, namun tak semua pelampung dapat didistrisbusikan. Sebab, di Kabupaten Jember jumlah nelayan tak sebanyak itu. Hingga saat ini ribuan pelampung masih menumpuk.

Berdasarkan keterangan Plt Kepala Dinas Perikanan Jember, Tigo Dewanto, pembagian pelampung berdasarkan jumlah kapal dimana jumlah kapal nelayan baik kapal ukuran besar, sedang maupun kecil hanya sebanyak 2.734 unit. Rincian pembagiannya yakni, kapal besar mendapat 30 pelampung, kapal sedang 15 pelampung. “Untuk kapal jukung (Kecil,Red) 4 pelampung," katanya, Kamis (18/3/2021).

Tigo menuturkan, jika dihitung, baru sebanyak 15.595 unit pelampung yang terdistribusi dan sebanyak 39.405 unit pelampung sisanya belum terdistribusi. Jumlah itu, kata dia, sudah merata ke seluruh nelayan baik nelayan yang ada di Kecamatan Ambulu, Puger, Gumukmas, maupun Kencong.

Tigo yang baru diangkat sebagai Plt Kepala Dinas Perikanan oleh Bupati Jember Hendy Siswanto Jumat, 12 Maret 2021 lalu itu, mengaku masih menunggu arahan lebih lanjut untuk menindaklanjuti keberadaan puluhan ribu pelampung tersebut.

Sementara, Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono, yang membidangi perikanan mengatakan, pihaknya telah meminta kepada Plt Kepala Dinas Perikanan untuk tidak mengambil langkah pendistribusian pelampung sebelum ada arahan dari pihak terkait.

Siswono mengaku, pihaknya juga telah mengecek secara langsung kondisi alat keselamatan nelayan bernilai miliaran itu. Menurutnya kondisi pelampung masih terawat dan tidak ada kerusakan.

Sementara itu, ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto, mengungkapkan, sejak awal pengadaan pelampung pada masanya kepemimpinan Bupati Faida itu, sudah bermasalah karena data pengadaan tidak berdasarkan kebutuhan. "Iya sisa karena jumlah nelayan tak sebanyak itu," katanya.

David menyarankan Dinas Perikanan segera berkonsultasi dengan aparat penegak hukum, apakah bisa didistribusikan atau tidak. Legislator Nasdem itu juga berharap, agar persoalan pelampung tersebut jangan dibebankan kepada kepala daerah yang baru. "Karenanya, harus ada solusi," kata David.

Untuk diketahui, keberadaan pelampung untuk nelayan yang belum terdistribusi itu terkuak, pada saat sidak anggota DPRD Jember di akhir tahun 2020 lalu. Sejak saat itu pula, belum ditemukan solusi terkait keberadaan pelampung tersebut. (as/don)