Ribuan Warga Nguling-Lekok Istigasah, Berharap Pemerintah Selesaikan Sengketa Tanah dengan TNI AL

Amal Taufik
Amal Taufik

Sabtu, 20 Dec 2025 06:40 WIB

Ribuan Warga Nguling-Lekok Istigasah, Berharap Pemerintah Selesaikan Sengketa Tanah dengan TNI AL

ISTIGASAH: Warga 10 desa asal Nguling dan Lekok saat istigasah. Mereka berharap pemerintah menyelesaikan kasus agraria mereka dengan TNI AL.

PASURUAN, TADATODAYS.COM - Lapangan Arepas Semangkrong, Desa Pasinan, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan dipenuhi ribuan warga pada Jumat (19/12/2025) sore. Warga dari 10 desa di Kecamatan Nguling dan Lekok itu berkumpul untuk menggelar istigasah, menyuarakan harapan agar sengketa tanah yang melibatkan masyarakat dan TNIA AL segera diselesaikan pemerintah.

Sejak siang, arus warga terus berdatang. Mereka duduk beralas tikar di tengah lapangan, mengikuti doa bersama yang dipimpin tokoh agama setempat. Tidak ada orasi ataupun aksi massa. Seluruh rangkaian kegiatan diisi dengan lantunan doa dan dzikir.

Kasus agraria yang menjadi latar belakang kegiatan ini telah berlangsung lama dan belum ada solusi yang kongkrit. Warga mengaku hidup dalam ketidakpastian karena status tanah yang mereka tempati masih sengketa dengan TNI AL.

Di sela kegiatan, sejumlah warga membentangkan spanduk berisi permintaan agar pemerintah pusat turun tangan. Nama Presiden RI Prabowo Subianto disebut sebagai pihak yang diharapkan mampu memberi keputusan atas persoalan tersebut.

Ketua Panitia, Lasminto, mengatakan istigasah dipilih sebagai jalan terakhir setelah berbagai upaya belum membuahkan hasil. Menurutnya, warga ingin penyelesaian damai tanpa konflik terbuka. “Kami tidak datang untuk membuat kegaduhan. Kami hanya ingin masalah ini selesai dan ada kepastian bagi warga,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Aliyanto, warga Desa Semedusari. Menurutnya, pemerintah pusat atau Presiden Prabowo Subianto adalah pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk menyelesaikan masalah ini.

Ia bahkan, jika memungkinkan, pemerintah daerah bisa memfasilitasi warga untuk bertemu langsung dengan presiden. "Karena yang bisa menyelesaikan masalah ini hanya presiden," ujarnya.

Sebelumnya, warga sempat beberapa kali menggelar aksi menolak pembangunan Batalyon 15 TNI AL dan Sekolah Tamtama Marinir. DPRD Kabupaten Pasuruan bahkan sempat memfasilitasi warga dan TNI AL untuk dialog, tetapi belum ada titik temu. (pik/why)


Share to