JEMBER, TADATODAYS.COM - Ketergantungan tiga rumah sakit daerah di Jember terhadap klaim BPJS Kesehatan dinilai semakin menguat. DPRD Jember mengingatkan, kondisi tersebut menyimpan risiko fiskal jika tidak diantisipasi sejak dini.

Anggota Komisi D DPRD Jember Achmad Dhafir Syah mengungkapkan bahwa sebagian besar pendapatan BLUD rumah sakit masih bersumber dari klaim BPJS. Bahkan, kontribusinya disebut mencapai separuh dari total pendapatan layanan.

“Kalau sumber terbesarnya dari BPJS, artinya rumah sakit ini masih sangat bergantung. Jangan sampai hanya ‘menyusu’ pada sistem itu,” ujar Dhafir, Kamis (19/2/2026).

Menurut Dhafir, Universal Health Coverage (UHC) memang mendorong lonjakan pasien BPJS ke rumah sakit pemerintah. Namun di sisi lain, pola tersebut membuat struktur pendapatan menjadi kurang sehat karena minim diversifikasi.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyoroti kontribusi pasien umum dan segmen menengah atas yang masih sangat kecil, bahkan disebut hanya sekitar 9 persen dari total pendapatan. Padahal, segmen tersebut seharusnya bisa menjadi penopang tambahan untuk memperkuat kemandirian finansial rumah sakit.

“Harus ada inovasi layanan, peningkatan kualitas, dan daya saing agar segmen non-BPJS meningkat. Jangan hanya bergantung pada klaim yang bersumber dari premi APBD,” tegasnya.

Dhafir juga mengingatkan potensi kerentanan jika suatu saat kemampuan fiskal daerah melemah dan berdampak pada pembayaran premi BPJS. Jika itu terjadi, efeknya bisa berantai pada cash flow rumah sakit.

Apalagi di tengah persaingan dengan rumah sakit swasta yang terus memperkuat fasilitas dan layanan, tiga RSUD milik Pemkab Jember dituntut lebih adaptif. “Kalau tidak ada pembenahan, rumah sakit pemerintah bisa ditinggalkan segmen menengah ke atas. Ini bukan sekadar soal angka pendapatan, tapi keberlanjutan sistem,” tandasnya. (dsm/why)