JEMBER, TADATODAYS.COM - Persatuan Orangtua Peduli Pendidikan Anak (Poppena) Jember menuding adanya manipulasi Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA tahun 2020.

Hal itu terungkap saat Komisi D DPRD Jember menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (2/7/2020). Manipulasi SKD itu dilakukan untuk mensiasati adanya kebijakan zonasi sekolah.

David Susilo, koordinator Poppena pada sejumlah awak media mengatakan, manipulasi SKD itu sengaja dilakukan oleh orangtua yang menginginkan anaknya sekolah di SMA favorit. Namun, secara zonasi, mereka tidak masuk.

Karena itu, orangtua kemudian meminta surat keterangan domisili pada RT/RW atau kelurahan yang terdekat dengan lokasi sekolah. Modusnya, SKD yang dikeluarkan oleh aparatur desa, bisa jadi hanya berpatokan pada rumah kos atau rumah saudara.

“Keterangan SKD itu dibuat dekat dengan sekolah mengalahkan KK yang sudah jelas bertahun-tahun anak itu lahir dan besar di situ,” kata David berapi-api.

David yang juga memprakarsai Komunitas Peduli Pendidikan Anak (KPPA) itu menyadari, kebijakan zonasi sekolah yang mulai berlaku di era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy itu untuk pemerataan Pendidikan.

Karena itu, pelaksana pendidikan harus konsisten dengan aturan tersebut. Jangan sampai, orang di luar zonasi bisa masuk. Pihaknya berupaya membuka kecurangan dengan cara mendorong DPRD Jember memanggil Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) selaku perwakilan Pemprov di Jember, untuk membuka transparansi dalam PPDB sistem zonasi.

“Kami sudah punya bukti cuma, apakah Bakorwil sama sekolah berani membuka data. Karena transparansi di dalam jalur zonasi penting bagi kita,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Jember Hafidi mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan berkordinasi dengan Komisi A untuk membahas laporan para orang tua tersebut. “Kita akan bahas dengan Komisi A dan secepatnya berkoordinasi dengan para pihak lain termasuk Bakorwil,” pungkasnya. (as/sp)