TADATODAYS.COM, JEMBER - Wacana efisiensi anggaran mulai mengemuka di tengah bayang-bayang tekanan ekonomi global. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jember mengusulkan agar program Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan (Bunga Desaku) untuk sementara dihentikan.

Ketua DPC PDIP Jember Widarto menilai langkah tersebut perlu dipertimbangkan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi krisis ekonomi yang dipicu kenaikan harga minyak dunia dan gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah.

“Bunga Desaku itu hanya salah satu instrumen. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita bersiap menghadapi ancaman krisis, terutama setelah harga minyak dunia naik dan nilai tukar rupiah melemah,” ujar Widarto, Jumat (27/3/2025)

Ia memaparkan, harga minyak dunia saat ini telah menembus lebih dari USD 90 per barel. Angka tersebut jauh di atas asumsi dalam APBN yang masih berada di kisaran USD 70 per barel. Selisih tersebut, kata dia, berpotensi menambah beban subsidi energi pemerintah.

Jika kondisi ini berujung pada penyesuaian harga BBM bersubsidi, dampaknya akan langsung terasa di masyarakat. Kenaikan harga bahan pokok dinilai tak terhindarkan, sementara daya beli belum tentu ikut meningkat.

“Kalau BBM naik, otomatis harga barang ikut terdorong. Sementara daya beli masyarakat belum tentu kuat. Ini yang harus diantisipasi sejak sekarang,” tegasnya.

Dalam situasi seperti ini, Widarto mendorong Pemerintah Kabupaten Jember untuk lebih memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap peningkatan daya beli masyarakat, dibanding kegiatan yang dinilai bersifat seremonial dan membutuhkan anggaran besar.

Ia menegaskan, pihaknya tidak menolak program Bunga Desaku secara keseluruhan. Namun, pelaksanaannya dinilai lebih tepat dilakukan saat kondisi ekonomi dalam keadaan stabil. “Bukan tidak setuju. Tapi kalau situasi normal, silakan. Sekarang kan kondisinya tidak mudah,” katanya.

Selain soal efisiensi, Widarto juga menyoroti efektivitas program tersebut dalam menjaring aspirasi warga. Ia menilai, kanal digital yang dimiliki pemerintah daerah justru lebih efisien dan menjangkau lebih luas.

Menurutnya, masyarakat kini bisa menyampaikan keluhan maupun aspirasi melalui berbagai platform seperti Wadul Gus’e hingga siaran langsung di media sosial. “Sekarang sudah ada Wadul Gus’e, live TikTok, Instagram. Itu jauh lebih efektif dibanding harus mengumpulkan massa dengan biaya besar,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, jika tujuan program Bunga Desaku untuk memetakan potensi desa, tugas tersebut sebenarnya dapat dijalankan oleh perangkat daerah yang sudah ada, mulai dari OPD hingga pemerintah desa dan kecamatan.

“Kami tidak anti Bunga Desaku. Tapi di tengah kondisi seperti ini, kalau mau dikurangi, ditunda, atau dihentikan sementara, menurut kami tidak masalah,” katanya. (dsm/why)