JEMBER, TADATODAYS.COM - Pemerintah Kabupaten Jember mulai mengubah total pendekatan penanganan stunting serta angka kematian ibu dan bayi (AKI–AKB). Bupati Jember Muhammad Fawait menyebut persoalan kesehatan dasar ini sudah berada pada level krisis setelah satu dekade Jember konsisten berada di peringkat teratas Jawa Timur.

“Sepuluh tahun terakhir, stunting dan AKI–AKB Jember selalu tinggi. Kalau bukan nomor satu, ya nomor dua se-Jatim. Ini bukan lagi persoalan biasa, ini krisis,” kata Fawait pada Senin (26/1/2026) sore.

Selama ini, penanganan dinilai berjalan parsial. Puskesmas, rumah sakit, kecamatan hingga dinas bergerak sendiri-sendiri tanpa satu kendali. Pola itu disebut menjadi penyebab utama stagnasi penurunan angka stunting dan kematian ibu-bayi.

Kini, Pemkab Jember memilih jalur berbeda: satu komando, satu satgas, dan satu target. Sebanyak 1.200 tenaga kesehatan bersama penyuluh KB, camat, kepala puskesmas, pengawas sekolah hingga kepala sekolah dilibatkan dalam satu sistem kerja terpadu.

“Mereka bukan cuma melayani, tapi aktif mendata anak stunting, ibu hamil risiko tinggi, dan potensi AKI–AKB. Nakes di depan, tapi sistem pendukungnya seluruh elemen desa dan kecamatan,” tegas Fawait.

Langkah ini ditargetkan berdampak cepat. Pemkab memasang target penurunan signifikan stunting, AKI, dan AKB pada 2026, serta menjadikan Jember salah satu daerah dengan stunting terendah di Jawa Timur pada 2029–2030.

Tak hanya itu, indikator kinerja OPD, camat, hingga kepala puskesmas kini dikaitkan langsung dengan capaian penurunan stunting dan AKI–AKB. Evaluasi dilakukan setiap tiga bulan.

Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Jember Muhammad Zamroni menyebut pendekatan ini lahir dari hasil uji coba di enam kecamatan sejak Oktober hingga Desember lalu. “Hasilnya ada penurunan yang cukup signifikan, terutama AKI dan AKB. Ini yang kemudian diperluas ke seluruh wilayah,” ujarnya.

Dari 31 kecamatan, wilayah pinggiran dan akses sulit menjadi perhatian utama. Model kerja akan diperkuat dengan layanan Home Care, khususnya untuk deteksi dini ibu hamil berisiko tinggi di daerah dengan medan sulit. “Ini jemput bola. Pendampingan, deteksi dini, dan edukasi kesehatan ibu-anak jadi fokus utama,” kata Zamroni.

Sebanyak 1.200 nakes tersebut akan didistribusikan ke 50 puskesmas, dengan pembagian teknis disesuaikan kondisi wilayah masing-masing. Setiap petugas dibekali buku saku SOP sebagai panduan kerja lapangan.

Fawait juga memastikan tidak ada pengurangan TPP bagi nakes yang ditugaskan, berbeda dengan kebijakan di sejumlah daerah lain. Anggaran penanganan stunting pun ditegaskan tidak lagi terpecah-pecah seperti tahun-tahun sebelumnya. “Seminar dan pelatihan saja tidak menurunkan stunting. Yang dibutuhkan kerja lapangan, terukur, dan satu arah,” katanya. (dsm/why)