JEMBER, TADATODAYS.COM - Pemerintah Kabupaten Jember mendapat tambahan perhatian sekaligus dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui dana transfer yang masuk dalam pembahasan Perubahan APBD.

Bupati Jember Muhammad Fawait menyebut nilai transfer pusat yang diterima Jember tergolong besar jika dibandingkan dengan daerah lain.

Fawait mengatakan, dukungan tersebut menjadi salah satu modal bagi Pemkab Jember untuk menjalankan sejumlah program prioritas. Di antaranya pengentasan kemiskinan, pendidikan, pertanian, hingga pembangunan infrastruktur.

“Dana transfer pusat juga untuk APBD ini sangat besar dibanding kabupaten lain,” kata Fawait usai rapat paripurna DPRD Jember pada Jumat (4/9/2026) kemarin.

Menurutnya, besarnya dukungan dari pemerintah pusat tidak serta-merta membuat ruang fiskal Jember semakin longgar. Sebab, pemerintah daerah tetap menghadapi kebijakan efisiensi sehingga kekuatan APBD tahun ini tidak lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

Meski begitu, Fawait menilai tambahan transfer tersebut harus disyukuri sekaligus digunakan secara efektif. Ia menegaskan, arah utama penggunaan anggaran tetap harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saya dari awal selalu konsisten bahwa filosofi tujuan berbangsa dan bernegara itu adalah kesejahteraan. Dan kesejahteraan itu selalu ditandai dengan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

Pernyataan Fawait itu muncul setelah sejumlah fraksi DPRD Jember mendorong agar tambahan anggaran dari pemerintah pusat lebih banyak diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, terutama jalan.

Fawait pada prinsipnya tidak mempersoalkan jika infrastruktur menjadi prioritas. Namun, ia mengingatkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pekerjaan juga harus menjadi pertimbangan.

Menurut dia, memasukkan seluruh tambahan anggaran ke proyek infrastruktur justru berpotensi membuat pekerjaan tidak selesai dalam satu tahun anggaran. Kondisi itu dikhawatirkan kembali menghasilkan Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran).

“Saya pikir tadi semua fraksi pada prinsipnya setuju bahwa infrastruktur prioritas kita. Tapi ingat, infrastruktur yang kiranya nanti bisa dikerjakan sampai akhir tahun dan tidak menimbulkan SILPA baru lagi,” jelasnya.

Ia menilai, proyek yang dipilih harus disesuaikan dengan waktu pelaksanaan. Dengan begitu, tambahan transfer pusat tidak sekadar masuk dalam postur APBD, tetapi benar-benar berubah menjadi belanja yang berdampak kepada masyarakat.

Fawait juga meluruskan anggapan bahwa defisit APBD maupun dana talangan menunjukkan Jember sedang kekurangan uang. Menurutnya, defisit merupakan bagian dari strategi politik anggaran, salah satunya untuk mengantisipasi pemanfaatan SILPA tahun sebelumnya. “Defisit itu bukan berarti kita kekurangan uang. Defisit itu bagian dari politik anggaran,” tegasnya.

Ia mencontohkan, jika pada 2027 terdapat defisit, salah satu sumber pembiayaannya dapat berasal dari SILPA 2026 yang memang direncanakan untuk digunakan pada tahun anggaran berikutnya.

Hal serupa, kata Fawait, berlaku pada dana talangan. Skema tersebut digunakan untuk membuat belanja pemerintah lebih efektif dengan meminta pencairan anggaran lebih awal, bukan karena kas daerah tidak memiliki kemampuan keuangan.

“Dana talangan bukan berarti kita kekurangan uang, hanya untuk mengefektifkan belanja yang tiap tahun dari pemerintah pusat kita minta di awal supaya efektif,” katanya. (dsm/why)