JEMBER, TADATODAYS.COM - Anggota Komisi A DPRD Jember, Tabroni, menilai persoalan sampah di Jember sudah berada dalam situasi darurat. Kapasitas TPA Pakusari disebut tidak lagi mampu menampung volume sampah harian yang mencapai sekitar 1.300 ton.

Menurutnya, rencana pembatasan sampah masuk ke TPA Pakusari mulai 1 Juni mendatang berpotensi memunculkan persoalan baru jika tidak disertai solusi konkret dari pemerintah daerah. “Kalau dibatasi pun sebenarnya problemnya tetap sama. Sampah di Jember sekitar 1.300 ton per hari, sementara TPA Pakusari mungkin hanya mampu menampung sekitar 300 ton,” katanya Selasa (19/5/2026)

Tabroni menyebut pembatasan itu sementara hanya menyasar sampah dari pelaku usaha. Namun, ia mempertanyakan ke mana sampah-sampah tersebut nantinya akan dibuang.

Ia khawatir tanpa sistem pengelolaan yang jelas, sampah justru akan dibuang sembarangan ke sungai, lahan kosong, hingga pinggir jalan dan memicu persoalan lingkungan baru. “Pelaku usaha nanti membuang ke mana? Kalau tidak ada solusi, pasti dibuang ke sungai atau lahan kosong. Itu akan memunculkan masalah baru, termasuk penyakit,” ujarnya.

Politisi PDI-Perjuangan itu juga menyoroti belum adanya langkah konkret dari Pemkab Jember dalam menjalankan Perda Pengelolaan Sampah yang sebelumnya telah disahkan bersama DPRD.

Menurutnya, konsep pengelolaan berbasis pemilahan sampah dari rumah tangga hingga penguatan bank sampah sejauh ini belum berjalan maksimal. “Perdanya sudah ada, tapi belum implementatif. Masyarakat harus mulai memilah sampah organik, anorganik, sampai limbah tertentu sejak dari rumah,” katanya.

Tabroni menilai penanganan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Ia meminta tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga perangkat lokal ikut terlibat memberikan edukasi kepada warga terkait pengelolaan sampah.

Selain itu, ia mendorong Pemkab Jember mulai serius mengembangkan pengolahan sampah organik, salah satunya melalui budidaya maggot.

Menurutnya, sejumlah investor sebenarnya telah menawarkan solusi pengelolaan sampah di Jember, termasuk pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif. Namun hingga kini belum ada kebijakan nyata yang diambil pemerintah daerah.

“Sudah ada investor masuk menawarkan solusi, tapi sampai hari ini belum ada tindakan atau kebijakan yang diambil,” ucapnya. (dsm/why)