JEMBER, TADATODAYS.COM - Pemerintah Kabupaten Jember tengah menghadapi tantangan fiskal menyusul turunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Total pengurangan mencapai Rp 341 miliar, terdiri dari penurunan dana transfer umum dan khusus sebesar Rp 270 miliar serta pengurangan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sekitar Rp 75 miliar.

Meski harus menyesuaikan banyak pos anggaran, Bupati Jember Muhammad Fawait menegaskan, Pemkab Jember tidak akan menambah beban warga. “Kami tidak akan menaikkan tarif pajak baru. Fokus kami memperkecil potensi kebocoran pajak daerah agar penerimaan meningkat secara optimal,” ujarnya, Rabu (12/11/2025) siang.

Menurut Bupati Fawait, efisiensi anggaran akan dilakukan secara menyeluruh di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bahkan, hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember menyepakati penyesuaian hingga 30 persen di sebagian besar OPD.

Namun, pemangkasan itu tidak akan menyentuh program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Yang dikurangi hanya pengeluaran administratif, seperti alat tulis kantor. Program sosial dan pelayanan publik tetap kami jaga,” tegasnya.

Di tengah tekanan fiskal tersebut, Pemkab Jember juga memastikan tidak akan memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN. “Kami sudah sepakat dengan DPRD untuk mempertahankan TPP. Walaupun beberapa daerah lain sudah mulai memotong, Jember tidak akan mengikuti langkah itu,” tambahnya.

Selain efisiensi internal, Bupati Fawait menyebut Pemkab akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat guna mengamankan dukungan lintas sektor. Upaya ini dilakukan untuk menutup celah kekurangan anggaran akibat penurunan dana transfer. “Kami terus berupaya mengakses bantuan pusat dan program provinsi agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap berjalan,” ujarnya.

Adapun RAPBD Kabupaten Jember 2026 diusulkan sebesar Rp 4,576 triliun. Fokus utama diarahkan pada tiga sektor yang disebut paling berdampak langsung bagi warga. Yakni kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, dan pelayanan publik. (dsm/why)