JEMBER, TADATODAYS.COM - Menyusul pernyataan sikap Universitas Jember (Unej), kali ini Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember juga angkat bicara terhadap adanya praktek penyimpangan demokrasi di Indonesia era akhir Presiden Jokowi. Persnyataan sikap Unmuh Jember disuarakan pada Rabu (7/2/2024) siang di depan gedung rektorat Unmuh Jember.

Sejumlah guru besar, dosen, serta mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember mengecam adanya praktek penyimpangan terhadap demokrasi di bawah kepemimpinan presiden Joko Widodo.

UNMUH: Anggota civitas akademika Unmuh Jember.

"Dengan ini kami menyempaikan keprihatinan yang mendalam terhadap adanya penyimpangan prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial," jelas anggota civitas akademika Unmuh Jember, Wahju Diyah Laskmi Wardani.

Selain itu, Diyah juga menyampaikan bahwa seruan moral yang digelar ini sejalan dengan nilai-nilai Amar Makruf Nahimungkar yang selama ini menjadi jati diri Unmuh Jember.

"Kami menyampaikan seruan moral agar pemerintah kembali berpegang teguh pada prinsip-prinsip dan nilai luhur keadilan, kemanusiaan dan masyarakatan sebagaimana cita-cita luhur UU Dasar 1945," imbuhnya.

Di kesempatan yang sama, terkait pelanggaran-pelanggaran kode etik yang terjadi, Dosen Fisip Unmuh Jember Hery B. Cahyono menyebut bahwa etika itu tidak legal formal, tapi berkaitan dengan nilai luhur bangsa.  "Kalau etika sudah ditabrak, maka saya kira ada indikasi tabrakan yang lain, dan perlu diluruskan serta menghargai etika moral yang ada di bangsa ini," katanya

Konsekuensi, lanjut Hery, pelanggaran etik memang tidak ada. Tapi hal tersebut diadili oleh pengadilan budaya. "Yang menghakimi itu budaya, budaya etik moral yang ada di masyarakat. Etika itu produk budaya, nilai luhur peradaban bangsa," pungkasnya. (dsm/why)