Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Desak Pemkab Realisasikan Bosda Madrasah di APBD 2026

Mohamad Abdul Aziz
Thursday, 27 Nov 2025 15:05 WIB

RAPAT: Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Siti Mafrochatin Ni’mah saat memimpin rapat Banggar, Kamis (27/11/2025).
BANYUWANGI, TADATODAYS.COM - Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Siti Mafrochatin Ni’mah, mendesak Pemkab Banyuwangi untuk segera mengalokasikan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Madrasah dalam APBD tahun 2026.
Ni’mah mengingatkan bahwa program Bosda untuk madrasah telah dijanjikan Bupati Ipuk Fiestiandani saat audiensi daring dengan Aliansi Guru Madrasah pada Oktober 2025 lalu. Program Bosda Madrasah bahkan sudah menjadi janji di masa kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas di masa. Namun, hingga kini, janji tersebut belum direalisasikan.
“Saya sebagai wakil rakyat berkewajiban mengingatkan Bupati, agar segera mewujudkan janjinya, yakni merealisasikan program Bosda untuk seluruh madrasah di Kabupaten Banyuwangi,” ujar Ni’mah, yang merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kamis (27/11/2026).
Menurutnya, saat audiensi, Bupati Ipuk telah memberikan instruksi kepada Bappeda agar penganggaran Bosda Madrasah dimasukkan ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk perencanaan anggaran tahun 2026.

Audiensi itu diikuti oleh Asisten Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan, kepala Kantor Kementerian Agama Banyuwangi, dan Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi. Menurut Ni’mah, pertemuan tersebut telah menghasilkan kesepakatan bersama.
Ni’mah berharap alokasi anggaran Bosda Madrasah bisa segera direalisasikan sesuai regulasi dan kemampuan keuangan daerah, meskipun nilai anggaran nantinya mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan usulan para guru.
“Harapan saya, program Bosda untuk madrasah masuk dalam perencanaan anggaran 2026 agar para guru tidak kembali melakukan aksi unjuk rasa sehingga iklim investasi dan perekonomian Banyuwangi tetap aman dan kondusif,” katanya.
Ni’mah menambahkan bahwa Bosda Madrasah dari APBD Banyuwangi nantinya diharapkan dapat membantu biaya operasional lembaga pendidikan tersebut. Juga mendukung peningkatan aksesibilitas dan mutu pembelajaran, dan mendorong pencapaian Standar Pendidikan Nasional. “Ini merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan program wajib belajar secara efektif,” katanya. (azi/why)





Share to
 (lp).jpg)



