JEMBER, TADATODAYS.COM - Belakangan banyak pupuk palsu beredar di kalangan petani di Kabupaten Jember. Hal itu diungkapkan Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Jawa Timur, Jumantoro. Dirinya menemukan sejumlah pupuk asli tapi palsu (aspal) yang dijual jauh dibawah harga normal.

“Saat kebijakan pemerintah di awal tahun yang mengurangi alokasi pupuk subsidi, dimanfaatkan oknum yang menari di atas penderitaan petani dengan menjual pupuk yang mirip dengan pupuk subsidi,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis (6/6/2024) siang.

Oknum-oknum pemalsu pupuk itu, lanjut Jumantoro, memanfaatkan kondisi di lapangan ketika pupuk bersubsidi sedang langka. Pupuk yang diduga palsu itu menggunakan merek dan kemasan yang menyerupai Pupuk Indonesia. Di antaranya NPK Phonska, Urea, sampai SP-36 untuk mengelabui para petani.

“Yang saya temui misalnya menggunakan nama Phoska dan Genphoska. Bahkan juga ada yang mencatut institusi TNI. Itu dijual di kios pertanian,” jelas Jumantoro.

Sekedar informasi, Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di tahun 2024 masih sama dengan tahun 2023, yakni Rp2.250 per kilogram untuk Urea dan 2.300 per kilogram untuk NPK. Dalam kemasan sak 50 kg kisaran Rp 112.500 - 115.000.

Sementara harga normal pupuk non subsidi dari distributor resmi dibandrol dengan harga Rp 400-500 ribu per sak atau kemasan 50 kg. Sedangkan pupuk palsu yang beredar kisaran harganya hanya Rp 150 ribu per sak.

Harga lebih murah tersebut membuat petani tergiur dan membeli pupuk abal-abal itu. Padahal, kandungan dari pupuk itu sendiri belum jelas keasliannya. “Ada pupuk harganya murah mirip-mirip yang bisa dibeli petani, tapi bukan peningkatan produksi yang mereka rasakan tapi penurunan produksi yang mereka dapatkan,” terang Jumantoro.

Kasus pupuk palsu ini sudah banyak merugikan petani. Jumantoro minta para petani lebih waspada. Pihaknya juga rutin menggelar edukasi untuk membedakannya pupuk asli dan palsu melalui forum komunikasi petani.

“Sebenarnya pantauan saya hampir merata (peredaran pupuk) di Jawa Timur. Keluhannya kawan-kawan sama. Saya melihat belum ada tindakan tegas dari aparatur Pemerintah baik pusat, daerah dan kabupaten untuk menindak oknum-oknum,” katanya.

Terpisah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Jember Jupriono mengaku akan mendalami dugaan pupuk palsu yang beredar di masyarakat. Nantinya, apabila ditemukan adanya indikasi pupuk palsu, maka akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

“Dugaan adanya peredaran pupuk yang belum memenuhi standarisasi, akan dilakukan pemantauan oleh Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) bersama PPL di lapangan, karena pupuk adalah bawang yang diawasi peredarannya,” pungkasnya. (dsm/why)