JEMBER, TADATODAYS.COM - Sebanyak 257 ribu warga Kabupaten Jember belum tercover layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Mereka sama sekali belum pernah terdaftar dalam program BPJS Kesehatan.

Hal itu berdasarkan data yang dimiliki kantor BPJS Kesehatan Jember. Tercatat, keikutsertaan 2,6 juta penduduk Jember sudah mencapai 98 persen. Namun demikian, jumlah itu masih angka kasar, lantaran masih tercampur dengan peserta BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan keikutsertaannya.

"Jumlah itu adalah penduduk yang pernah didaftarkan, juga ada yang tidak didaftarkan sama sekali. Ada juga pekerja yang menjadi tanggungan perusahaan. Jadi tidak semua yang ada di sektor informal saja. Bisa jadi sektor formal, tapi belum didaftarakan. Nah itu kewajiban perusahaan," urai Kepala BPJS Jember Yessy Novita saat RDP bersama Komisi D DPRD Jember, Selasa (7/1/2025) siang.

Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya menawarkan beberapa opsi untuk menangani polemik tersebut, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk jangka pendek, kata Yessy, bagi peserta yang sudah terdaftar bisa melakukan pengaktifan ulang dengan membayar iuran yang tertunggak, maksimal 24 bulan atau dalam kurun waktu dua tahun.

"Untuk jangka panjangnya adalah warga Jember ini di bisa didaftarkan oleh pemerintah daerah. Nah ini kan kembali lagi pada kemampuan fiskal yang kita miliki," katanya.

Sampai hari ini, peserta yang terdaftar dalam Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS mencapai 800 ribu jiwa. Sementara peserta PBPU Pemda atau peserta BPJS Kesehatan yang didaftarkan oleh pemda Jember jumlahnya mencapai 313 ribu jiwa.

Sementara, Ketua Komisi D DPRD Jember Sunarsih Horis menyebut bakal memanggil pihak Dinas Sosial untuk mengetahui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Jember.

Horis meyakini, dari jumlah 257 ribu jiwa itu terdapat masyarakat yang sama sekali tidak mendapat bantuan sosial. "Kita tidak bisa mengetahui 257 ribu itu mana yang benar-benar miskin dan membutuhkan. Bisa jadi mereka bahkan tidak masuk DTKS. Maka kami akan panggil Dinsos dan Dinkes," ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa Itu.

Sejumlah 257 ribu itu, kata dia, nanti bakal diklasifikasi, mana yang mesti diklaim pemerintah, dan mana yang harus membayar secara mandiri. "Nanti kita bisa tahu mana yang aktif, non-aktif, yang cuma didaftatkan saja. Itu kan menjadikan PR buat kita. Karena jumlah itu tidak punya BPJS, kalau sakit pasti kerepotan," tegasnya. (dsm/why)

Sejumlah 257 Ribu Warga Jember Belum Tercover BPJS Kesehatan