100 Hari Fawait-Djoko, Tingkat Kepuasan Publik Tembus 82,8 Persen

Dwi Sugesti Megamuslimah
Dwi Sugesti Megamuslimah

Tuesday, 27 May 2025 18:32 WIB

100 Hari Fawait-Djoko, Tingkat Kepuasan Publik Tembus 82,8 Persen

SURVEI: Hasil Survei The Republic Institute terkait Survei Evaluasi Kepuasan Publik terhadap kinerja 100 hari pemimpin di Jawa Timur.

JEMBER, TADATODAYS.COM - Genap 100 hari masa kerja, duet Bupati Jember Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto mendapat rapor hijau dari publik. Berdasarkan survei yang dirilis The Republic Institute, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja keduanya mencapai 82,8 persen.

Capaian tertinggi tercatat di sektor pengentasan kemiskinan, dengan tingkat kepuasan mencapai 83,1 persen. Direktur The Republic Institute, Sufiyanto, menyebut pasangan Fawait-Djoko masuk lima besar kepala daerah dengan capaian terbaik secara nasional di beberapa kategori.

“Fawait-Djoko menempati peringkat ketiga dalam optimalisasi swasembada pangan dengan 79,4 persen, peringkat kedua di pembangunan infrastruktur sebesar 81,8 persen, dan terbaik pertama untuk pembangunan desa serta pemberantasan kemiskinan,” ungkap Sufiyanto dalam siaran tertulis pada Senin (26/5/2025).

Survei dilakukan secara tatap muka pada 15–22 Mei 2025 dengan metode stratified random sampling berdasarkan data BPS. Survei ini memiliki margin of error sebesar 2,1 persen.

Posisi kedua diraih Bupati Ngawi dengan kepuasan publik mencapai 81,3 persen. Disusul Bupati Probolinggo dengan 79,6 persen, kemudian Bupati Kediri dengan 79,4 persen dan Bupati Trenggalek di posisi kelima dengan 79,1 persen.

Menanggapi hasil tersebut, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan bahwa capaian itu menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja.  “Selamat atas capaian kinerja ini. Ini jadi pemecut semangat untuk terus bekerja maksimal demi rakyat Jember,” ujarnya.

Halim menyebut, salah satu program yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah layanan kesehatan gratis. Namun, ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan adalah menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

“Bupati dan Wabup tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada dukungan dari birokrasi, pemerintah pusat, dan seluruh elemen masyarakat,” katanya. (dsm/why)


Share to