Bahas LKPJ 2024, Ketua Fraksi PKB Pertanyakan Misi Peningkatan Ekonomi dan Kemandirian Pangan

Mohamad Abdul Aziz
Wednesday, 16 Apr 2025 17:07 WIB

PKB: Ketua Fraksi PKB DPRD Banyuwangi Arvy Rizaldy di ruang kerjanya di DPRD Banyuwangi, Rabu (16/4/2025).
BANYUWANGI, TADATODAYS.COM - DPRD Banyuwangi mulai membahas Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2024, Selasa (15/4/2025). Nah, Fraksi PKB mempertanyakan soal misi peningkatan ekonomi dan kemandirian pangan.
Atensi khusus tersebut muncul dari Ketua Fraksi PKB DPRD Banyuwangi Arvy Rizaldy. Menurutnya, peningkatan ekonomi dan kemandirian pangan ini merupakan misi bupati Banyuwangi. Misi tersebut ialah “Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Perikanan, UMKM dan Pariwisata serta mengurangi kemiskinan”.
”Bicara tentang peningkatan ekonomi dan kemandirian pangan, tentu yang menjadi penunjang ekonomi di Banyuwangi mencakup sektor pertanian, perikanan, UMKM dan pariwisata,” ujar Arvy Rizaldy saat ditemui di ruang Fraksi PKB, Rabu (16/4/2025).
Menurut Arvy, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tahun 2024 mengalami pelambatan yang disebabkan oleh kontraksi sektor pertanian. Maka dari itu, pihaknya akan meminta eksekutif untuk melakukan evaluasi secara komprehensif kinerja sektor pertanian.
Bahkan, Arvy ingin pembangunan irigasi pertanian harus terintegrasi agar lebih efisien dan berkelanjutan. Sehingga memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, khususnya petani.
”Kami tentu mempertanyakan, bagaimana keterkaitan antara pembangunan infrastruktur pertanian terhadap hasil produksi pertanian, apakah sudah terintegrasi? Karena hingga kini, kita belum menerima data hasil produksi pertanian dibanding luas lahan pertanian dari tahun ke tahun,” paparnya.

”Jika pemerintah pusat berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dan kemandirian pangan maka turunannya itu harus dari daerah atau kabupaten,” imbuh Arvy.
Selain soal peningkatan ekonomi dan kemandirian pangan, Arvy juga mempertanyakan soal program ekosistem UMKM, investasi dan pengelolaan beberapa aset daerah yang hingga kini belum memberikan sumbangsi penerimaan Pendapatan asli daerah (PAD).
”Banyuwangi harus bisa membentuk ekosistem UMKM yang ramah terhadap pelaku usaha dan investasi, serta masih adanya aset aset daerah yang belum dimanfaatkan dengan baik, seperti terminal pariwisata terpadu, GWD dan lainnya," ujar Arvy.
Ia menambahkan, Kabupaten Banyuwangi harus bisa menciptakan lokomotif perekonomian untuk meningkatkan PAD. Lokomotif perekonomian itu bisa tercipta dari berbagai sektor. Bisa dari sektor pendidikan seperti di Kabupaten Jember, sektor pariwisata di Bali.
”Terkait capaian indikator kinerja dengan serapan anggaran sudah cukup baik, namun yang terpenting serapan anggaran pemerintah itu harus memberikan impact atau dampak positif kepada masyarakat," katanya. (azi/why)




Share to
 (lp).jpg)