PASURUAN, TADATODAYS.COM - Rencana pemberian bantuan ongkos jahit seragam bagi pelajar SD, MI, SMP, dan MTs di Kota Pasuruan, belum bisa terealisasi. Hal itu dikarenakan belum adanya cantolan rekening hibah tersebut dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Padahal, Pemerintah Kota Pasuruan sudah siap mengalokasikan anggaran sekitar Rp 4,9 miliar untuk bantuan ongkos jahit dua stel seragam tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Pasuruan, Mualif Arif membenarkan adanya kendala tersebut. Kepada tadatodays.cpm saat ditemui di kantornya, Ayik, sapaan akrabnya, mengatakan, kendala ada pada SIPD yang mana belanja rekening untuk hal tersebut belum tersedia. "Kalau memungkinkan, maka nanti P-APBD baru bisa diberikan," ujar Ayik.

Ayik menjelaskan, bantuan ongkos jahit diberikan bagi 33.271 siswa dengan besaran ongkos jahit perstel seragam Rp 75 ribu. Sehingga, persiswa menerima Rp 150 ribu untuk ongkos jahit seragam tersebut.

Bantuan ongkos jahit itu diberikan bagi pelajar SD, MI, SMP, dan MTs negeri dan swasta di Kota Pasuruan, dengan tujuan meringankan beban orangtua di tengah pandemi saat ini. Kini, Disdikbud Kota Pasuruan akan berkoordinasi lintas sektor untuk membahas kendala tersebut. “Termasuk bagaimana mekanisme pencairannya karena dalam bentuk cash," terangnya.

Di sisi lain, kendala pemberian ongkos jahit itu mendapat sorotan dari Ketua DPRD Kota Pasuruan, Ismail Marzuki Hasan. Kepada tadatodays.cdom, Ismail mengungkapkan, seharusnya jika daerah belum siap menerapkan SIPD, maka ditunda tahun depan karena saat ini masih banyak kendala.

Ismail menambahkan, pihaknya akan bertanya pada eksekutif apakah masih bisa SIPD tersebut ditunda. Mengingat, jika belum siap maka masih bisa diterapkan di tahun berikutnya."Kasihan masyarakat ekonomi semakin lesu. Ada program bagus malah ada kendala, "tandas laki-laki yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kota Pasuruan itu. (ly/don)