Hilal Lahan Amrullah


Wartawan Tadatodays.com | 2020-11-23 19:59:20

Dianggap Timbulkan Macet, PKL Belakang Eratex Enggan Pindah ke Taman Kota di Jalan Brantas

RELOKASI: Kepala DKUPP Kota Probolinggo, Fitriawati saat ditemui Tadatodays.com di ruangannya. Fitri mengatakan keputusan relokasi PKL di Jalan Supriadi itu, ranah dari Satpol PP Kota Probolinggo dan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo. Pihaknya hanya membantu menyediakan lahan relokasi. (Hilal Lahan Amrullah)

PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di Jalan Supriadi, tepatnya di belakang pabrik Eratex, menolak relokasi ke tempat baru.

Korlap PKL Jalan Supriadi, Imam Sunarso mengatakan pada Senin (16/11/2020) lalu, para PKL mendapat undangan rapat dari DKUPP Kota Probolinggo. Membahas  perihal relokasi PKL ke taman kota Jalan Brantas Kota Probolinggo. "Lokasinya di sebelah barat Eratex. Kita sebelumnya belum tahu, kok tahu-tahu ada undangan pemindahan PKL, ternyata katanya sudah rapat sampai enam kali. Padahal PKL yang jumlahnya 65 itu tidak ada yang hadir, hanya satu PKL yang hadir," terang Korlap PKL Jalan Supriadi, Imama Sunarso.

Baca Juga : Upaya Pemkot Probolinggo Merelokasi PKL, Belum Puaskan Pedagang

Pihaknya bersama PKL yang lain mengaku keberatan jika nantinya direlokasi. Pihaknya meminta PKL tetap dapat berjualan di lokasi yang sama. "Di belakang Eratex ada taman kota juga, keadaannya kosong. Itu saja yang dipergunakan untuk PKL, kan tidak masalah," ungkapnya.

Baca Juga : Pedagang Tak Setuju Pasar Tugu Ditutup

Adapun Sekretaris Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PPKL) Kota Probolinggo, Eko Hardianto menyampaikan bahwa kepadatan jalan Supriadi yang terjadi pada jam-jam pulang para karyawan PT Eratex, Bukan karena PKL. "Kemarin saya juga ketemu dan komunikasi dengan wakil wali kota. Bahwa upaya dari pemerintah kota, itu membujuk supaya tembok perusahaan itu mundur ke utara sepanjang 3 meter. Masalahnya apakah komunikasinya dengan Eratex sudah dilakukan, kalau belum, ya belum ada upaya dari Pak Wakil Wali Kota Probolinggo," terang  Eko.

Sementara yang diharapkan adalah pihak perusahaan PT Eratex memberikan perhatian kepada PKL dengan memberikan akses untuk tetap berjualan. "Ingat ya 79 persen ekonomi Indonesia itu ditopang oleh para pengusaha kecil. Jenis usaha yang tidak pernah koleps itu adalah usaha kecil. Kalau teman-teman usaha kecil kita tidak kita berdayakan dan tidak didukung oleh pemerintah, makan akan naif," jelasnya.

Menurutnya meskipun sudah disediakan tempat. Namun, relokasinya tidak harus tiba-tiba. Pasalnya para PKL ini, tidak pernah didengar suaranya oleh pemkot. "Pemerintah mintanya jalan nggak boleh macet. Kami enggak mau pindah dulu. Ada alasan dari teman-teman PKL kenapa temen-temen itu berdagang di sana. Karena tujuannya adalah menunggu karyawan yang keluar supaya mereka bisa bertransaksi di situ," tegasnya.

Kepala DKUPP Kota Probolinggo, Fitriawati mengatakan keputusan relokasi PKL di Jalan Supriadi itu, ranah dari Satpol PP Kota Probolinggo dan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo. Pasalnya para PKL itu berjualan di badan jalan. "Itu secara aturan sudah ada peraturan daerah yang tidak membolehkan. Sehingga kami selaku pembina, memberitahu pada PKL. Sementara penertiban Perda itu kewenangan dari Pol PP. Kalau di DKUPP fungsinya mencari solusi untuk PKL," terang Fitri.

Salah satu solusi ditawarkan DKUPP adalah memindahkan di tempat sudah ada. Harapannya dengan pemindahan ini tidak ada kemacetan lagi. "Inginnya seperti itu, dan untuk PKL yang di sana, kami sebenarnya sudah ada mediasi dengan mereka. Jadi sudah ada pertemuan. Pada pertemuan secara keseluruhan, ini tidak semuanya sepaham, dan sudah kami sampaikan. Kami bentuk kepengurusan yang mewakili mereka, dan saat ini kami sudah mediasi terus proses pemindahannya. Kami menunggu kesiapan dari PKL," jelasnya.

Fitri menambahkan, lahan taman kota di belakang PT Eratex bukan kewenangan DKUPP. Lahan yang dimiliki DKUPP yang terdekat yaitu hutan kota di jalan Brantas. "Jika masih ingin pindah di taman kota belakang Eratex, silahkan komunikasikan dengan bagian aset dan DLH. Proses pemindahannya butuh waktu lama, karena ada perubahan pencatatan di bagian aset. Kita coba koordinasikan," ujarnya.

Fitri mengaakui, kemacetan di jalan Supriadi bukan hanya masalah PKL, tapi juga proses penjemputan pegawai Eratex. Sehingga DKUPP sudah berkoordinasi dengan pihak PT Eratex untuk menyiapkan tempat bagi penjemputan pegawainya. "Sudah kami komunikasikan, karena saat pertemuan pihak PT Eratex juga hadir," pungkasnya. (hla/hvn)