PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Probolinggo menggelar Pembahasan Kasus Kesehatan Ibu dan Anak di Kecamatan Bantaran. Pembahasan digelar di ruang pertemuan Kantor Desa Tempuran, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, Kamis (14/11/2024).

Hadir pada pembahasan tersebut, Kepala Dinkes Kabupaten Probolingo, dr. Hariawan Dwi Tamtomo, M.M.Kes. Selanjutnya hadir juga, perwakilan Forkopimcam Bantaran, kepala Puskesmas Bantaran, kepala Desa se-Kecamatan Bantaran, Koordinator Bidan Kecamatan Bantaran, tokoh masyarakat, tokoh agama dan dukun bayi, KB, KUA dan kader posyandu.

Pembahasan digelar dengan konsep seminar dan diskusi. Kepala Dinkes Kabupaten Probolinggo dokter Hariawan dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembahasan kasus kesehatan ibu dan anak menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo. "Kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu arah tujuan pembangunan Pemkab Probolinggo," terangnya.

Pemkab Probolinggo bertujuan bagaimana mengupayakan kualitas sumber daya masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo. Secara teknis, Dinkes sebagai OPD teknis juga menetapkan tujuan. "Tujuan kami bagaimana mengupayakan peningkatan akses pelayanan kepada masyarakat. Akses di posyandu, akses di pustu, akses pelayanan di puskesmas, akses pelayanan di rumah sakit pemerintah maupun swasta, ini menjadi tanggungjawab utama kami di Dinkes," jelasnya.

SEMANGAT: Sejumlah stakeholder di Kecamatan Bantaran bersemangat berkolaborasi dalam pembahasan kasus kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.

Dinkes ingin memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, harus bisa dilayani dengan lebih dekat dan perhatian yang khusus. Adanya integrasi layanan primer (ILP), posyandu, pustu, puskesmas, itu supaya nanti masyarakat ini saat butuh layanan kesehatan tidak kesulitan.

"Di posyandu berjalan baik, penimbangan bayi, balita. Memantau status gizinya. Kalau ada balita yang sakit, ada intervensi penyuluhan, pemberian obat-obatan sementara oleh tenaga kesehatan. Di pustu juga sama, yang membutuhkan layanan gawat darurat. Termasuk di tingkat puskesmas. Sampai di rumah sakit, rumah sakit sudah saya benahi," ungkapnya.

Dokter Hariawan mewanti-wanti, tidak boleh sampai masyarakat yang membutuhkan pelayanan di rumah sakit itu mengalami kesulitan. Sebab, Dinkes sudah menetapkan tujuan OPD Dinkes dan jajaran yaitu bagaimana bisa meningkatkan dan mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Termasuk untuk meningkatkan kualitas layanan. Kegiatan hari ini termasuk salah satu tujuannya adalah meningkatkan kualitas pelayanan, upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat," tegasnya.

Sasaran pelayanan tersebut yaitu bagaimana Dinkes bisa memastikan kualitas layanan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan dan UKBM-UKBM yang ada. Meliputi posyandu, pustu, maupun puskesmas, ataupun dokter praktek mandiri, serta klinik-klinik yang ada.

"Kami ingin membangun struktur bangunan sistem kesehatan yang bagus. Itu diamanatkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan, sudah mencanangkan transformasi layanan kesehatan. Ada enam pilar. Salah satunya pilar transformasi sistem ketahanan kesehatan yang ada di negara kita," ujarnya.

SOLID: Kepala Dinkes Kabupaten Probolinggo, dr. Hariawan Dwi Tamtomo, M.M.Kes berfoto bersama para stakeholder usai pelaksanaan pembahasan kasus kesehatan ibu dan anak.

Sistem ketahanan kesehatan, ini perlu dijaga. Indikator sasaran yang sudah ditetapkan Dinkes, ini menyelaraskan dengan rencana pemangunan daerah Kabupaten Probolinggo 2024-2026. Indikator sasaran Dinkes yaitu angka atau usia harapan hidup. "Ini juga menjadi indikator utama kinerja bupati. Termasuk saya sebagai kepala dinas," cetusnya.

Kasus kematian ibu dan bayi Kabupaten Probolinggo masih tinggi. Indikator-indikator kesehatan Kabupaten Probolinggo masih belum bagus. "Ini tantangan kita bersama. Kita optimis nanti kita bisa atasi bersama. Yang penting ada koordinasi, kolaborasi yang bagus, juga kita bisa memastikan kesehatan ibu dan anak," harapnya.

Dokter Hariawan berharap di Kecamatan Bantaran ini bisa terbangun sinergi. Kolaborasi yang perlu digandeng dijadikan satu bisa berjalan. Baik dari Forkopimka, Kepala desa, KUA, dan KB. "Dari KB sudah ada data pasangan usia subur, nanti bisa disinergikan dan dikolaborasikan. KUA juga ada program catin, sehingga program-program untuk penjagaan untuk kesehatan ibu dan anak ini bisa dimaksimalkan," ungkapnya.

Lalu, dokter Hariawan juga meminta dukun bayi stop melakukan persalinan secara mandiri, karena tidak diperbolehkan oleh peraturan. Dukun bayi tetap bekerja, tetapi bermitra. "Peraturannya sudah seperti itu. Panjenengan (dukun bayi, red) sudah diwadahi, diajak bermitra. Kalau panjenengan akan ikut membantu persalinan boleh, tetapi harus ada bidan. Yang melaksanakan pertolongan persalinan itu ibu bidan. Ibarat orang berkendara, itu bidan yang punya SIM. Jangan lagi ada persalinan oleh dukun secara mandiri di luar fasilitas kesehatan. Kalau bermitra, boleh. Dukun boleh mendampingi persalinan dan memandikan bayi," tegasnya. (*/hla/why)