JEMBER, TADATODAYS.COM - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kabupaten Jember bersama BKKBN Provinsi Jawa Timur menggelar agenda Audit Kasus Stunting di Kabupaten Jember, Senin (30/5/2022). Jember menjadi daerah pertama di Jawa Timur yang diaudit.

Kepala Dinas DPPPAKB Jember Suprihandoko mengatakan, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting. “Sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus baru yang serupa,” katanya pada tadatodays.com, Rabu (1/6/2022)

Suprihandoko mengatakan, penurunan stunting sangat penting untuk dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang pada anak. Hal itu sesuai dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang tujuannya menurunkan prevalensi angka stunting.

Kabupaten Jember sendiri telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS). Tugasnya mengkoordinasi, mensinergikan, danmeng evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/202/1.12/2022 pada tanggal 26 April 2022, telah diterjunkan petugas di 31 TPPS Kecamatan. Sementara di tingkat desa atau kelurahan telah ditetapkan 248 TPPS.

Perlu diketahui, Kabupaten Jember sendiri menempati zona kuning. Yakni dengan kasus stunting mencapai 23,5 persen, sama dengan Provinsi Jawa Timur. Sementara kasus nasional pada angka 24,4 persen.

Suprihandoko mengatakan, faktor utama stunting yakni budaya pernikahan dini. “Bahwa udaya masyarakat masih menjadi faktor terjadinya stunting. Selain itu, Kebijakan Wajar Diknas kita masih belum berjalan maksimal. Sehingga kesibukan anak-anak muda bukan sekolah, dan akhirnya memikirkan pernikahan,” jelasnya.

Ia berharap, terselenggaranya audit stunting tersebut, problematika yang sering menjadi perdebatan bisa dicarikan solusinya. “Hal yang selama ini sering menjadi perdebatan dan polemik, agar mendapat kesimpulan dan kita lihat rekomendasinya seperti apa. Karena kita juga melibatkan para pakar,” katanya. (*/bp/sp)