PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - DPRD Kabupaten Probolinggo pada Rabu (26/7/2023) menggelar rapat paripurna dengan agenda penandatanganan persetujuan bersama Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022 menjadi perda. Walau menyetujui, dewan tetap memberi beberapa masukan dan saran. 

Paripurna ini dihadiri pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo, yaitu Ketua H Andi Suryanto Wibowo; Wakil Ketua I Lukman Hakim; Wakil Ketua II Oka Mahendra Jati Kusuma; Wakil Ketua III  H. Jon Junaidi. Dari eksekutif hadir Wakil Bupati Probolinggo HA Timbul Prihanjoko bersama Sekda Ugas Irwanto, para kepala OPD. Hadir pula jajaran Forkopimda Kabupaten Probolinggo dan para camat.

SAH: Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, H. Andi Suryanto Wibowo, S.E., M.M. (dua dari kanan), menandatangani pengesahan persetujuan bersama Raperda LPJ Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022, disaksikan Pimpinan DPRD dan Wakil Bupati, Drs. HA. Timbul Prihanjoko.

Raperda LPJ Pelaksanaan APBD Tahun 2022 itu diteken bersama pimpinan dewan dan eksekutif, serta ditetapkan menjadi perda.

Ketua DPRD Andi Suryanto Wibowo mengatakan, ada sejumlah saran dan masukan yang telah disampaikan kepada pihak eksekutif. Terutama dalam rangka mengevaluasi semua kegiatan di tahun 2022 yang dirasa tidak menyentuh sama sekali kepada masyarakat, agar tidak tejradi lagi. “Harapannya, semua ini untuk perbaikan kita semua. Untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo,” terangnya.

Andi menambahkan bahwa sebenarnya masukan dan saran yang disampaikan pada agenda rapat paripurna hari ini merupakan upaya agar pihak eksekutif dapat memaksimalkan kegiatan-kegiatannya. Pria berkcamata ini mengakui memang di Tahun 2022, masih kondisi Covid-19 dan pemulihan.

TEKEN: Waki Bupati Probolinggo, Drs. HA. Timbul Prihanjoko menandatangani persetujuan bersama tentang Raperda LPJ Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022, disaksikan para pimpinan DPRD.

“Mau tidak mau, ada pemulihan perekonomian, perbaikan fasilitas-fasilitas umum, jalan dan lain-lain. Artinya perlu diperhatikan lagi. Tahun 2024 sebagai estafet menuju perbaikan semuanya, tahun 2023 ini juga harus memulai start dengan baik. Insya Allah kita maksimalkan semuanya untuk masyarakat Kabupaten Probolinggo, baik jalan dan bidang lainnya,” tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua II Oka Mahendra Jati Kusuma menambahkan bahwa ada sejumlah kebijakan yang disorot oleh sejumlah fraksi DPRD setempat. Seperti slogan BUS PATAS itu jangan hanya menjadi slogan saja. Tetapi harus ada action dan realita hingga sampai kepada staf-staf yang paling bawah.

RAPAT PARIPURNA: Pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo bersama Wakil Bupati Probolinggo, Drs. HA. Timbul Prihanjoko hadir pada rapat paripurna DPRD, Rabu (26/7/2023).

“Karena banyak ditemukan di masyarakat dan aparatur pemerintah di tingkat bawah, itu masih banyak yang tidak menjalankan yang terkait dengan slogan BUS PATAS. Bahkan banyak tidak mengerti. Bagaimana mau tercipta dan terwujud percepatan-percepatan pembangunan kalau yang di bawah tidak mengerti,” ungkapnya.

Oka juga memberikan masukan terkait permasalahan sampah. Permasalahan sampah tidak hanya di satu wilayah kecamatan, tetapi juga menjadi sorotan di hampir menyeluruh di beberapa kecamatan. “Kita ini memiliki problem tempat pembuangan. Di Probolinggo produksi sampahnya dalam satu hari mencapai 50 ton. Kita belum mempunyai tempat yang memadai untuk mengelola sampah sebanyak itu setiap hari,” jelasnya.

Oka melanjutkan karena itu TPA yang ada sekarang akan dicarikan solusinya. Agar supaya sampah diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Target pendapatan juga disorot sejumlah fraksi, yaitu terkait realisasi anggaran Tahun 2022. Salah satunya adalah realisasi PAD. “Jadi masih banyak dinas-dinas yang target PAD-nya belum 100 persen, bahkan ada yang dibawah 50 persen. Itu yang peru dipperhatikan yang menjadi sorotan fraksi-fraksi,” jelasnya.

Selanjutnya, Wakil Bupati Probolinggo HA Timbul Prihanjoko mengatakan, catatan yang disampaikan pihak legislatif akan ditindaklanjuti di setiap perangkat daerah. (*/hla/why)