PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Komisariat PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Universitas Zainul Hasan (Unzah) Genggong Kabupaten Probolinggo, pada Kamis (27/2/2025) beraudiensi dengan DPRD Kabupaten Probolinggo. Audiensi ini dilakukan untuk mewadahi aspirasi para mahasiswa dengan tajuk Indonesia Gelap.

Forum audiensi itu dilangsungkan di ruang Banggar DPRD Kabupaten Probolinggo. Para mahasiswa ditemui Wakil Ketua H Didik Humaidi dan HM Zubaidi. Berikutnya ada Ketua Fraksi PKB Muchlis; Ketua Fraksi PPP Mohammad Amin Haddar; Ketua Fraksi PDIP Edi Susanto; Fraksi NasDem HM Dimyati; Ketua Komisi III Mochammad Al Fatih; dan Ketua Komisi IV Ning Ayu Nofita Rahmawati.

Audiensi dipandu Wakil Ketua HM Zubaidi. Para mahasiswa lebih dulu diberi kesempatan memaparkan tuntutan-tuntutannya. Selanjutnya mahasiswa dan wakil rakyat berdiskusi.

Dalam kesempatan itu, pengurus Komisariat PMII Unzah Genggong Fauzan mempertanyakan respons DPRD terhadap kebijakan efisiensi anggaran. “Kita mengambil tajuk Indonesia gelap di forum ini. Karena ketika kita bahas Indonesia, bukan cuma Jawa Timur yang dibahas, bukan cuma Jawa Barat yang dibahas. Probolinggo ini juga kena,” tegasnya.

Wakil Ketua HM Zubaidi mengatakan, menyikapi kebijakan Presiden Prabowo Subianto, ada harapan Indonesia cerah. Pasalnya, ini dalam masa transisi pemerintahan. “Adalah hal biasa, setiap ganti kepemimpinan, pasti ada pro-kontra, ada pesimis dan kontra. Kami tidak alergi terhadap tuntutan dan kritik. Karena, itu pasti demi kebaikan kita, sekaligus untuk penawar bagi kita,” katanya. 

Menurutnya sejumlah kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto diantaranya makan bergizi gratis. Selanjutnya Swasembada pangan. Kabupaten Probolinggo mendapat angin segar di tahun 2026 akan dibangun 1 batalion pangan di Kecamatan Krucil. “Tentunyanya berefek domino, akan dibangun infrastruktur dan sebagainya,” ungkapnya.

Berikutnya kebijakan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi. DPRD Kabupaten Probolinggo telah membentuk Panja Pupuk. Panja pupuk menemukan adanya mata rantai yang diambil, yaitu adanya temuan HET yang diperjualbelikan. “kita adakan rapat bersama APH, kios, distributor dan perusahaan Pupuk Indonesia. Ada kesepakatan jika jual di atas HET, laporkan kalau masih ada yang jual, persoalan lain RKK dan lain-lain juga akan dibahas,” tegasnya.

Kebijakan lain Presiden Prabowo Subianto yaitu ongkos naik haji turun. Namun, di sisi lain, ada kebiajakan Isntruksi Presiden (Inpres) nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. “Efisiensi ini tentunya sudah terukur dan terarah. Ini program nasional,” jelasnya.

Mantan komisioner KPU Kabupaten Probolinggo ini juga menjelaskan, DPRD sudah turun ke OPD-OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam rangka sosialisasi RPJMD. Kita pelajari kebijakan apa saja yang dilakukan opd terkait. “Kita lakukan pulbaket. Kebijakan terbaru yang akan dinikmati harus linier dengan RPJMN dan RPJMD,” tegasnya.

Di antara kebijakan pemerintah daerah setempat yang akan dinikmati ke depan yaitu kebijakan afirmasi sebesar Rp 100 juta bagi pemrintah desa. Berikutnya BPJS ketenagakerjaan untuk 7 ribu orang.

“Ada kasus pekerja warga Kabupaten Probolinggo di Bali mengalami kecelakaan kerja, kita bantu dari DPRD, eksekutif, alhmdulillah membaik. Kita butuh advice, sehingga kedepan dapat memberi layanan terbaik, para pekerja aman kalau bekerja, kasihan jadi buruh jatuh tidak dapat BPJS,” ujarnya.

Selanjutnya madrasah diniyah (Madin) sebesar Rp 10 miliar bagi 100 pesantren. Sedangkan persoalan kemiskinan, DPRD turun ke Dinsos dan DP3AP2KB. “Biar tahu dan problemnya mulai terurai, bagaimana PKH dan layanannya terhadap mitra untuk pencekagahan kemiskinan,” terangnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Didik Humaidi mengatakan, APBD Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 sebesar Rp 2,4 triliun. Sedangkan dari sektor PAD sebesar Rp 400 milyar.  “Anggaran semuanya untuk membangun Probolinggo lebih SAE,” jelasnya.

Sementara mengenai inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi, hal itu menurut politisi PKB ini sudah dihitung pemkab. Maka harus sejalan dengan kebijakan menteri dalam negeri yang surat edarannya turun dua hari lalu. Ada delapan poin terkait kebijakan efisiensi, diantaranya pembatasan kegiatan seremonial, efisiensi di bidang pendidikan yang menyangkut teknis pemeliharaan dan perjalanan dinas.

“Dua puluh persen anggaran APBD bahkan melebihi, itu untuk sektor pendidikan, problemnya karena hanya menyasar pendidikan dasar dan menengah, untuk pendidikan atas kewenangan provinsi,” terangnya.

Poin selanjunya yaitu efisiensi pada bidang kesehatan, terutama Infrastruktur dan sanitasi. Selanjutnya optimalisasi penanganan inflasi. “Nilai belanja Pemkab Probolinggo termasuk rendah di Jatim. Selanjutnya stabiliatas makanan dan minuman, kemudian penyediaan pangan, yang terakhir adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Didik menambahkan, terjadi efisiensi di semua OPD, termasuk DPRD. Tetapi tetap ada transparansi. Pembangunan di tahun 2026 sudah harus masuk pada bulan Maret ke Kementerian Dalam Negeri. Seperti beasiswa 10 ribu siswa dan mahasiswa sesuai visi misi bupati dan wakil bupati terpilih. Termasuk jaminan BPJS tenagakerjaan yang mampu ditampung sebanyak tujuh ribu orang dengan anggaran Rp 1,7 miliar. “Ada program afirmasi yang ditarget tiga tahun selesai,” katanya. 

Efisiensi itu tidak ada kesengajaan. Pasalnya, SIPD Tahun 2025 itu sudah masuk Maret 2024. Ternyata ada efesiensi. “Kita optimis naik kelas dengan kebijakan yang dilakukan,” harapnya.

Ke depan kesejahteraan masyarakat itu diutamakan. Subsidi pupuk bagi petani tembakau di lima kecamatan akan diberikan. Belinya normal Rp 500 ribu, disubsidi Rp 250 ribu. Tidak mungkin subsidi semua.

Masih ada Jalan rusak 60 persen. Kalau 400 kilometer rusak, sedangkan 1 kilometer anggarannya R 1 miliar, maka harus tersedia Rp 135 - 150 miliar. “Itu belum pernah terjadi sebelumnya dengan anggaran segitu, dengan target 3 tahun. Rampung 90 persen luar biasa. Kesejahteraan guru ngaji juga diperhatikan, kita menunggu input dari desa, kita hitung. Tidak bisa dibandingkan dengan Situbondo dengan jumlah 14 kecamatan 114 desa di Situbondo. Di Probolinggo masih Rp 250 ribu, Situbondo Rp 1,5 juta,” ujarnya.

Didik menegaskan masalah korupsi ia sepakat meninggalkannya. Selnajutnya juga akan dilakukan reformasi birokrasi juga betul, Bulan Maret hingga April 2025, RPJMD masuk ke Kementerian Dalam Negeri. PAK akan dilakukan Bulan Juni. “2025 pekerjaan Pj Bupati, 2026 murni SAE. 2025 tantangan berat, karena anggaran infrastruktur Rp 68 milyar hilang terkena efisiensi. Kalau anggarannya tidak kurang hanya ada pengalihan,”

Ketua Komisi IV, Ning Ayu Nofita Rahmawati menambahkan efisiensi di bidang kesehatan yaitu Dinas Kesehatan, itu tidak begitu terdampak, lebih efisiesi pada perdin. acaran seremonial. “Pelayanan tetap anggarannya. Bidang pendidikan, BOS tetap dilakukan, hanya ada efisiensi pada teknik pemeliharaan, perdin, untuk pelayanan masyarakat tidak terdampak,” jelasnya. (hla/why)