PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Problem banjir di Dusun Sumber Banger, Desa Opo-Opo, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu (28/1/2026) pagi. Dalam rapat ini disebutkan bahwa Sungai Dusun Sumber Banger segera dinormalisasi.

RDP digelar di ruang Badan Anggaran (Banggar), dihadiri Ketua Komisi III Mochammad Al Fatih bersama para anggota. Rapat ini menghadirkan Kepala Pelaksana BPBD Oemar Syarif, Kepala Satpol PP Taupik Alami, staf Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), staf Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim), serta Kepala Seksi (Kasie) di UPT Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Wilayah Sungai Welang Pekalen, Indari. Selain itu, puluhan warga Desa Opo-Opo dan Desa Jatiurip, Kecamatan Krejengan, juga mengikuti RDP tersebut.

Ketua Komisi III Mochammad Al Fatih menyatakan bahwa sudah ada komitmen dengan UPT PSDA Wilayah Sungai Welang Pekalen, bahwa pada Kamis (29/1/2026) akan dilakukan survei oleh operator terkait perencanaan bagaimana model normalisasi sungai Dusun Sumber Banger. Berikutnya, minggu depan alat berat akan dikerahkan. 

“Tidak hanya upaya jangka pendek, tapi ada upaya jangka panjang. Kita ingin memastikan bagaimana pemanfaatan sempadan sungai, itu kita cek juga. Termasuk di hulu nanti ada masalah apa kira-kira yang menjadikan penyebab utama kenapa banjir ini terjadi,” katanya.

Menurutnya, banjir ini sudah terjadi selama dua tahun terakhir berturut-turut di Dusun Sumber Banger. “Padahal katanya sudah 15 tahun lebih tidak ada banjir, tiba-tiba ada banjir besar seperti ini. Maka dari itu, kita akan cek keseluruhan, termasuk di seluruh kejadian banjir yang terjadi di Probolinggo,” terang Fatih. 

Fatih menambahkan, ada indikasi pemanfaatan lahan yang tidak sesuai. “Kita akan cek sampai ke hulunya juga. Karena infonya di Bermi, Krucil, itu sudah dijadikan perkebunan nanas. Itu tanahnya apa sudah memang sebagai kebun atau masih hutan. Karena tidak boleh jika kondisinya hutan dibuat jadi lahan sawah atau lahan kebun,” ujarnya.

Normalisasi Sungai Dusun Sumber Banger termasuk di bagian sempadan. “Alhamdulillah tadi komitmen warga siap mengorbankan apa yang ada di situ tidak akan ada yang menghalangi normalisasi,” ujarnya.

Fatih menambahkan memang ada indikasi proyek nasional jalan tol yang menjadi penyebab banjir. Pasalnya ada perubahan alih fungsi lahan dari sebelumnya pertanian menjadi tambang. Sedangkan komitmen seluruh paket jalan tol ini juga komitmen memperbaiki saluran airnya.

“Seharusnya tidak berdampak. Itu sudah sesuai dengan perjanjian kerjasama antara pemkab dengan kontraktor paket 1, 2, 3. Termasuk selain jalan, yang waktu itu kita konsen di jalan yang terdampak akan diperbaiki. Ternyata juga ada masalah saluran yang harus diperbaiki. Seharusnya tidak terdampak, kemungkinan tetap ada pelanggaran, maka dari itu kita cek dulu. Kalau kemarin kan kita masalah jalan misalnya, kita cek masalah lainnya,” ujar Fatih.

Anggota Komisi III Feri Gita Rahayu menyatakan rekomendasi agar Pemkab Probolinggo menetapkan penanganan banjir Dusun Sumber Banger sebagai prioritas daerah. Ada orientasi solusi permanen, bukan sekadar penanganan darurat. Dinas PUPR diminta menyampaikan rencana kerja normalisasi sungai secara tertulis, terukur, dan berbatas waktu; serta menjamin keberlanjutan pelaksanaan normalisasi sungai.

Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perkim diharapkan melakukan penataan dan pengawasan sempadan sungai secara konsisten dan berkeadilan; menyusun langkah preventif agar pelanggaran sempadan sungai tidak terulang.

BPBD Kabupaten Probolinggo diminta memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana banjir di wilayah rawan; menyusun dan mengimplementasikan sistem peringatan dini bagi masyarakat. Rekomendasi lain yaitu pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan dan pemeliharaan sungai perlu diperkuat sebagai bagian dari solusi jangka panjang. “Kami akan melakukan pengawalan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil RDP ini,” terangnya.

Sedangkan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Oemar Syarif mengatakan bahwa koordinasi terkait normalisasi sungai, itu sudah semuanya. Terakhir adalah dengan RDP di Komisi III ini. Sedangkan untuk tindakan selanjutnya, Kamis (29/1/2026) siang UPT PSDA wilayah Sungai Welang Pekalen akan turun langsung mengecek lokasi untuk perencanaan pelaksanaan normalisasi.

“Sehingga nanti titik-titik yang kiranya akan menjadi kendala, besok itu sudah bisa diselesaikan semua. Jadi pada saat pelaksanaan itu sudah tidak ada kendala lagi di lapangan. Termasuk terkait dengan pohon ataupun yang lain sebagainya,” terangnya.

Oemar menyatakan ada 47 titik mengalami kerusakan pascabanjir. Nilainya sekitar Rp 13 miliar. Sedangkan pengerjaannya, itu sudah dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Pengerjaannya, itu ada yang reguler ada yang non reguler, dan itu masih kita aplikasikan sehingga nanti berapa yang dilakukan dan mana yang betul-betul urgent,” katanya.

Jadi menurutnya, Rp 13 miliar itu adalah seluruh kerusakan-kerusakan yang terjadi pada banjir kemarin. Artinya tidak hanya menggunakan BTT saja anggaran penanganannya. Ada yang sudah diusulkan ke Pemprov Jatim, dua surat.

“Yang pertama itu nilainya sekitar Rp 9 miliar dan yang kedua, itu ada banyak juga yang diusulkan. Jadi kita usahakan semuanya, nanti mana yang akan disetujui, kalau misal sisanya tidak disetujui, bisa menggunakan BTT,” kata Oemar. (hla/why)