JEMBER, TADATODAYS.COM - Persoalan berlapis membayangi aktivitas nelayan di pesisir Puger, Jember. Mulai dari kerusakan infrastruktur akibat abrasi, realisasi kuota BBM subsidi yang dinilai tidak sesuai, hingga dugaan penyimpangan distribusi solar subsidi yang disebut telah berlangsung lama.

Kondisi ini disampaikan Muhammad Jupri, perwakilan nelayan Puger dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama komisi B DPRD Jember, Rabu (18/2/2026).  Nelayan menilai persoalan tersebut bukan lagi sekadar kendala teknis, melainkan sudah berdampak langsung pada keselamatan kerja dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.

Salah satu persoalan paling mendesak adalah kerusakan akses menuju lokasi sandar kapal. Nelayan menyebut jalur yang digunakan untuk aktivitas bongkar muat kini berlubang dan rawan terendam saat air laut pasang. Bahkan, kata Jupri, dalam beberapa kasus, mesin kapal bisa mati karena terendam air saat proses sandar.

Nelayan memperkirakan ada lebih dari 300 unit kapal yang terdampak kondisi tersebut. Mereka berharap pemerintah segera melakukan penanganan permanen untuk mencegah kerusakan semakin parah.

Namun persoalan terbesar justru berada pada sektor distribusi BBM subsidi. Nelayan mengeluhkan realisasi kuota solar yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan. Untuk kapal di atas 7 GT, jatah yang seharusnya mencapai 200 liter per hari, dalam praktiknya sering hanya diterima sekitar 100 liter.

Keterbatasan ini membuat aktivitas melaut tidak maksimal. Nelayan kerap harus mengurangi jarak melaut atau bahkan menunda keberangkatan karena keterlambatan pasokan BBM. “Keterlambatan solar membuat waktu melaut berkurang. Dampaknya hasil tangkapan ikut turun,” ujarnya.

Selain itu, nelayan juga mengaku terpaksa membeli solar dari pedagang dengan harga lebih mahal ketika pasokan subsidi sulit didapat. Selisih harga disebut bisa mencapai Rp600 hingga Rp1.000 per liter dari harga resmi.

Dalam praktik di lapangan, nelayan juga menduga adanya penyalahgunaan rekomendasi pembelian solar subsidi. Modus yang disorot adalah penggunaan rekomendasi nelayan oleh pedagang untuk membeli BBM subsidi di SPBN.

Padahal, menurut nelayan, solar subsidi seharusnya dibeli langsung oleh nelayan pemilik rekomendasi. Jika pedagang membantu nelayan, seharusnya pembelian tetap dilakukan melalui SPBU umum, bukan fasilitas khusus nelayan.

Nelayan menilai praktik tersebut berpotensi menyebabkan kelangkaan BBM di tingkat nelayan, sekaligus membuka peluang penjualan kembali solar subsidi dengan harga lebih tinggi.

Persoalan ini juga diperparah dengan sistem utang antara nelayan dan pedagang. Dalam beberapa kasus, rekomendasi pembelian BBM dipegang pedagang sebagai jaminan utang, sehingga nelayan kehilangan kontrol atas akses BBM subsidi.

Di sisi lain, nelayan juga mengeluhkan persoalan administrasi kapal, khususnya terkait dokumen pas besar untuk kapal di atas 7 GT. Dokumen ini menjadi syarat utama pengajuan penambahan kuota BBM subsidi.

Nelayan menilai terdapat ketidaksesuaian biaya administrasi di lapangan dengan ketentuan resmi. Hal ini membuat sebagian nelayan enggan mengurus dokumen karena biaya yang dianggap terlalu tinggi. Padahal, tanpa dokumen tersebut, nelayan tidak bisa mengajukan penambahan kuota BBM, sehingga semakin mempersempit akses terhadap bahan bakar.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Jember Khurul Fatoni memastikan akan mendalami persoalan distribusi solar subsidi melalui mekanisme pengawasan. Legislatif menyebut indikasi penyimpangan distribusi BBM subsidi sebenarnya sudah lama terdengar.

Salah satu indikasi yang muncul adalah adanya pihak yang memiliki surat rekomendasi pembelian solar subsidi, namun tidak digunakan untuk aktivitas melaut. “Ada yang punya rekomendasi tapi tidak punya kapal. Ada juga rekomendasi yang dijual ke nelayan lain,” ujarnya.

Komisi B berencana memanggil organisasi perangkat daerah yang berkaitan dengan penerbitan rekomendasi BBM subsidi, serta perwakilan nelayan dan pengelola SPBN. DPRD juga membuka kemungkinan turun langsung ke lapangan untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan.

Menurutnya, solar subsidi merupakan hak nelayan yang harus dijaga distribusinya agar tidak disalahgunakan pihak tertentu. Jika distribusi tidak dikendalikan, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh nelayan kecil dan menengah. “Pasti banyak nelayan yang dirugikan kalau distribusinya tidak sesuai aturan,” kata legislator Fraksi Nasdem itu.

Sementara, perwakilan nelayan berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pengawasan distribusi BBM, tetapi juga memperbaiki infrastruktur pelabuhan serta memastikan kepastian biaya administrasi dokumen kapal sesuai regulasi resmi.

Bagi nelayan, stabilnya distribusi BBM bukan hanya soal operasional melaut, tetapi menyangkut keberlanjutan ekonomi keluarga dan kehidupan masyarakat pesisir secara keseluruhan. “Kami hanya ingin BBM lancar dan aturan jelas. Kalau itu terpenuhi, nelayan bisa kerja normal,” kata Jupri. (dsm/why)