PASURUAN, TADATODAYS.COM - Persoalan banjir yang terus berulang di wilayah Kabupaten Pasuruan mendorong DPRD setempat mengambil langkah langsung ke tingkat provinsi. Komisi III memilih datang ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mencari jalan keluar yang lebih terintegrasi.

Kunjungan itu berlangsung di kantor Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Jawa Timur pada Kamis (23/04/2026). Agenda utamanya bukan sekadar koordinasi formal, melainkan menyatukan arah penanganan banjir yang selama ini dinilai belum maksimal.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, Yusuf Daniyal, memimpin langsung rombongan. Dalam forum tersebut, ia menegaskan bahwa pendekatan parsial tidak lagi relevan untuk menyelesaikan persoalan banjir yang kompleks.

Menurutnya, banjir di Pasuruan bukan semata akibat hujan deras. Ada persoalan yang lebih dalam, mulai dari rusaknya daerah resapan, pendangkalan sungai, hingga perubahan fungsi lahan di wilayah hulu.

“Kalau hanya fokus di satu titik, hasilnya tidak akan signifikan. Penanganan harus menyeluruh dari hulu sampai hilir,” ujar Daniyal.

Ia menyebut, kolaborasi lintas level pemerintahan menjadi kunci utama. Tanpa sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat, program pengendalian banjir akan berjalan sendiri-sendiri dan sulit berdampak nyata.

Dalam pertemuan itu, sejumlah langkah strategis mulai dibahas bersama. Salah satunya adalah sinkronisasi program antara Pemkab Pasuruan dan Pemprov Jatim agar tidak tumpang tindih.

Selain itu, percepatan realisasi program juga menjadi sorotan. DPRD menilai banyak rencana yang sudah disusun, namun implementasinya di lapangan masih lambat.

“Program itu harus segera dijalankan, bukan hanya berhenti di perencanaan. Masyarakat butuh solusi nyata, bukan sekadar wacana,” tegasnya.

Pengawasan di lapangan juga dinilai perlu diperketat. Daniyal mengingatkan, tanpa kontrol yang kuat, proyek penanganan banjir berisiko tidak berjalan sesuai target.

Tak hanya aspek teknis, Komisi III juga menyoroti pentingnya pemetaan ulang wilayah rawan banjir. Data yang akurat dianggap krusial agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.

Di sisi lain, pendekatan non-struktural juga ikut didorong. Edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam pencegahan jangka panjang.

Menurut Daniyal, perilaku masyarakat seperti membuang sampah ke sungai turut memperparah kondisi banjir yang terjadi setiap musim hujan. “Kesadaran lingkungan harus dibangun. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama,” katanya.

Ia berharap, pertemuan tersebut tidak berhenti sebagai agenda kunjungan kerja semata, melainkan berlanjut menjadi langkah konkret yang bisa langsung dirasakan masyarakat. (pik/why)