Fiskal Terbatas, Pemkab Pasuruan Tempuh Skema Pinjaman untuk Bangun RSUD di Purwodadi

Amal Taufik
Sabtu, 30 May 2026 15:12 WIB

RAPAT: Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo saat rapat bersama sejumlah kementerian terkait pembangunan RSUD baru di Purwodadi.
PASURUAN, TADATODAYS.COM – Pemkab Pasuruan bergerak mempercepat rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kecamatan Purwodadi. Untuk merealisasikan proyek tersebut, pemkab mengajukan skema pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
Rencana itu telah dibahas bersama sejumlah kementerian di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian beberapa waktu lalu. Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengungkapkan, keberadaan RSUD di wilayah selatan memang penting.
Kebutuhan fasilitas kesehatan rujukan di wilayah selatan semakin mendesak. Sebab, kawasan yang meliputi 10 kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 500 ribu jiwa itu hingga kini belum memiliki rumah sakit daerah yang mudah dijangkau.
“Warga di wilayah selatan masih harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan rujukan. Kondisi ini tentu menjadi persoalan, terutama saat terjadi keadaan darurat,” ujar Rusdi, Sabtu (30/05/2026).
RSUD yang direncanakan berdiri di sekitar kawasan Exit Tol Purwodadi itu diproyeksikan tidak hanya melayani masyarakat sekitar, tetapi juga mendukung penanganan kecelakaan lalu lintas di ruas tol maupun jalur utama lainnya
Pemkab bahkan menyiapkan konsep rumah sakit yang terintegrasi dengan layanan kegawatdaruratan kawasan pegunungan. Salah satu fasilitas yang disiapkan adalah helipad untuk mendukung proses evakuasi medis melalui jalur udara.

“Kami ingin rumah sakit ini mampu menjadi pusat rujukan kebencanaan dan kegawatdaruratan untuk kawasan pegunungan seperti Bromo, Arjuno, hingga Kawi. Karena itu fasilitas pendukung seperti helipad juga kami rencanakan,” kata Rusdi.
Untuk pendanaannya, pemerintah daerah memilih skema pinjaman jangka panjang. Dana tersebut nantinya digunakan untuk pembangunan gedung sekaligus pengadaan alat kesehatan.
Rusdi menjelaskan, keterbatasan ruang fiskal daerah menjadi salah satu alasan pengajuan pinjaman dilakukan. Sebagian besar APBD saat ini terserap untuk belanja pegawai serta program layanan kesehatan masyarakat.
“Kondisi fiskal daerah sedang cukup berat. Di sisi lain kebutuhan pelayanan kesehatan terus meningkat. Karena itu pinjaman daerah menjadi alternatif agar pembangunan rumah sakit ini tidak tertunda,” jelasnya.
Sebagian besar dokumen pendukung telah disiapkan Pemkab Pasuruan. Mulai dari studi kelayakan, desain teknis, hingga ketersediaan lahan.
"Jika proses evaluasi berjalan lancar, tahapan persetujuan pinjaman ditargetkan rampung dalam waktu sekitar dua pekan. Setelah itu, proses lelang dan pembangunan fisik rumah sakit dapat segera dimulai," kata politisi Gerindra tersebut. (pik/why)
.jpg)


Share to
 (lp).jpg)


