JEMBER, TADATODAYS.COM - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberi peringatan keras kepada pemerintah pusat terkait maraknya rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi. Ia menegaskan, tanpa pengawasan ketat terhadap distribusi rafinasi, rencana swasembada gula konsumsi pada 2026 hanya akan menjadi slogan tanpa capaian nyata.

“Saya sudah sampaikan ke Pak Menteri Pertanian, hitungan swasembada gula bisa terpenuhi di 2026. Tapi catatannya satu, yakni jangan sampai gula rafinasi merembes ke pasar, karena itu akan mengacaukan harga dan mematikan produksi petani tebu,” ujar Khofifah dalam agenda di Jember, Senin (24/11/2025).

Diketahui, Jawa Timur saat ini menjadi pemasok terbesar gula konsumsi nasional, capaiannya tercatat sebanyak 58 persen dari total produksi. Namun Khofifah menilai, posisi strategis Jatim justru menjadi rentan jika gula rafinasi tidak dikendalikan ketat.

“Kalau rafinasi masuk ke pasar konsumsi, harga gula produksi petani langsung jatuh. Ini bukan lagi soal efisiensi pasar, tapi soal ketidakadilan bagi petani tebu,” tegasnya.

Rafinasi seharusnya hanya untuk industri makanan dan minuman, bukan beredar di toko swalayan atau pasar tradisional. Kebocoran rafinasi terbukti berulang setiap tahun, dan menjadi penyebab anjloknya harga gula petani.

Menurut Khofifah, hitungan swasembada gula 2026 sangat mungkin dicapai karena potensi produksi tebu di Jawa Timur meningkat signifikan dalam dua musim terakhir. Namun ia memastikan, seluruh perhitungan itu tidak berarti apa-apa jika tata niaga tidak dibersihkan. “Ekosistem harus ditata. Tanpa itu, angka produksi berapa pun tidak ada gunanya,” katanya.

Ia menegaskan bahwa swasembada bukan hanya persoalan volume produksi, tetapi soal stabilitas harga dan proteksi terhadap petani.

Salah satu persoalan yang disorot Khofifah adalah tumpang tindih kewenangan antara kementerian, industri rafinasi, dan pelaku distribusi. Ia menilai, keberadaan aturan tanpa pengawasan hanya memperpanjang kerentanan pasar. “Terlalu banyak pintu, terlalu banyak celah, dan terlalu sedikit pengawasan,” tuturnya.

Menurutnya, jika pemerintah pusat tidak melakukan pengetatan sistem distribusi rafinasi, maka petani tebu akan terus berada pada posisi dirugikan.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa Jatim telah siap memperbesar kapasitas produksi, termasuk melalui modernisasi pabrik gula dan perluasan lahan tebu di beberapa daerah. Namun kepastian pasar harus dijamin pemerintah pusat.

“Saya bisa buatkan hitungan. Tapi apa gunanya hitungan kalau pasar dihancurkan oleh barang yang tidak seharusnya beredar di ranah konsumsi?” ujarnya.

Gubernur Khofifah mendesak pemerintah pusat melakukan tiga langkah konkret. Yakni, satu, Pengetatan total distribusi gula rafinasi, termasuk sistem pelacakan. Kemudia, Sanksi tegas untuk pelaku kebocoran rafinasi. Serta Kebijakan harga dasar petani agar tidak terpengaruh manipulasi pasar.

“Swasembada gula 2026 bisa jalan, tapi butuh keberanian menertibkan tata niaga. Bukan sekadar menambah target produksi,” katanya. (dsm/why)