JEMBER, TADATODAYS.COM - Pelaku jasa konstruksi di Jember mulai angkat suara terkait ketidakpastian harga material yang dinilai semakin membebani sebelum proyek berjalan.

Wakil Ketua I Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Jember, Herwindo Wicaksono, menyebut kondisi harga, khususnya aspal, saat ini cenderung tidak terkendali dan membingungkan kontraktor.

Ia mencontohkan, harga dalam HPS awal tahun masih di kisaran Rp 1,5 juta, namun di lapangan melonjak hingga di atas Rp 1,9 juta per ton. "Harapan kami ada kepastian analisa harga. Jangan sampai sebelum kerja, kontraktor sudah rugi duluan,” ujarnya usai RDP bersama Komisi C DPRD Jember pada Rabu (29/4/2026) sore.

Menurut Herwindo, lonjakan harga yang signifikan tanpa penyesuaian yang jelas berpotensi menekan pelaku jasa konstruksi. Kondisi itu, kata dia, bisa berdampak langsung pada kualitas pekerjaan jika kontraktor dipaksa mengejar margin keuntungan di tengah harga yang tidak rasional.

“Kalau selisihnya terlalu jauh, yang kami khawatirkan teman-teman terpaksa menurunkan kualitas. Itu yang harus diantisipasi sejak awal,” katanya.

Ia juga menyoroti belum jelasnya regulasi dalam proses tender, terutama terkait keterlibatan Asphalt Mixing Plant (AMP) yang dinilai bisa ikut bermain dalam penawaran. “Kontraktor sudah survei harga, tapi saat lelang justru AMP bisa menawar lebih murah. Ini regulasinya belum jelas dan membuat persaingan tidak sehat,” ujarnya.

Herwindo berharap pemerintah daerah segera menetapkan standar harga yang realistis, termasuk membuka ruang koefisien penyesuaian terhadap kenaikan material. “Kalau perlu ada toleransi kenaikan sampai batas tertentu, misalnya 20 sampai 30 persen, supaya proyek tetap jalan dan kontraktor masih bisa dapat keuntungan yang normal,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan agar proses lelang proyek tidak terus molor. Sebab, keterlambatan justru membuat pekerjaan menumpuk di akhir tahun dan berisiko terhadap kualitas maupun penyelesaian proyek. “Kalau terus mundur, nanti pekerjaan numpuk di akhir tahun. Akhirnya kontraktor yang disalahkan karena waktu mepet, apalagi kalau sudah masuk musim hujan,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Konstruksi dan Tata Ruang PUPR Jember, A.R Nuya, menyatakan penyesuaian harga satuan memang dilakukan mengikuti kondisi pasar. "Ketika harga pasar naik, tentu ada penyesuaian,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penyesuaian tersebut berpotensi memengaruhi volume pekerjaan dalam satu paket proyek. “Biasanya volume pekerjaan akan menyesuaikan,” katanya.

Meski demikian, kualitas tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan proyek.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Jember, Agung Budiman, juga menyoroti persoalan harga material yang dinilai belum sepenuhnya pasti di lapangan.

Menurutnya, ketidakpastian tersebut membuat pelaku usaha konstruksi merasa khawatir saat mengikuti proses tender. “Kalau harga bahan bangunan tidak menentu, rekanan juga akan berpikir ulang saat ikut tender,” ujarnya.

Ia menekankan, kualitas pekerjaan tetap harus mengacu pada kontrak dan tidak boleh dikurangi. (dsm/why)