JEMBER, TADATODAYS.COM - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan penolakannya terhadap rencana pemerintah pusat menjadikan Jawa Timur sebagai lokasi penurunan daging impor. Sebab, Jawa Timur surplus daging.

Populasi sapi potong di Jawa Timur terbilang terbesar se-Indonesia yang mencapai 3,11 juta ekor. Karena itu, Khofifah menilai keputusan menjadikan Jatim sebagai lokasi penurunan daging impor, justru akan mengacaukan harga daging lokal. Itu juga akan merugikan peternak lokal yang selama ini menopang suplai daging nasional.

Penegasan itu disampaikan Khofifah dalam agenda gerakan serentak inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan vaksinasi ternak di Jember, Senin (24/11/2025). Ia mengungkapkan, sejumlah catatan impor yang masuk ke meja pemerintah provinsi menunjukkan Jawa Timur kembali ditunjuk sebagai titik bongkar daging kerbau India dan daging Australia.

“Saya langsung minta tolong dicoret. Kalau pemerintah mau impor, silakan. Tapi jangan pernah diturunkan di Jawa Timur karena kita sudah surplus daging,” tegas Khofifah. 

Khofifah menilai penempatan impor di Jatim akan berimbas langsung pada harga sapi di kandang peternak. Apalagi biaya pakan terus meningkat, sementara marjin peternak semakin tipis. Masuknya daging impor yang biasanya dipatok lebih murah berpotensi menekan harga jual sapi lokal, bahkan sebelum memasuki musim permintaan tinggi.

“Ini bisa memukul produktivitas peternak sapi potong kita. Mereka sudah bekerja keras, populasinya terbesar secara nasional, lalu diganggu oleh impor yang diturunkan di daerah yang sebenarnya tidak butuh,” ujarnya.

Orang nomor satu di Jatim itu menegaskan, bahwa permintaan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap kebijakan impor pusat. Namun ia meminta pemerintah pusat menyesuaikan rute distribusi impor dengan kondisi daerah, termasuk mempertimbangkan daerah yang sudah mencapai surplus.

“Kebijakan harus berbasis data. Jawa Timur bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan sendiri, tapi juga mensuplai banyak provinsi lain. Ketika impor masuk di sini, itu justru mengganggu ekosistem produksi,” katanya.

Instruksi Khofifah langsung disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur untuk ditindaklanjuti secara teknis. Secara internal, kata dia, Pemprov Jatim khawatir masuknya daging impor akan mengguncang stabilitas harga menjelang siklus produksi ternak yang sedang dikejar melalui intensifikasi inseminasi buatan.

Di sisi lain, Jatim tengah mempersiapkan diri memperkuat posisi dalam ketahanan pangan nasional, terutama menjelang target swasembada daging dalam 3–4 tahun mendatang.

“Peternak kita sudah menjaga suplai daging di saat banyak daerah lain defisit. Jangan sampai kerja keras itu runtuh hanya karena jalur distribusi impor yang tidak tepat,” ucapnya.

Pihaknya mendorong pemerintah pusat meninjau ulang seluruh titik bongkar impor daging, terutama yang diarahkan ke provinsi produsen. Ia menilai, distribusi impor semestinya difokuskan ke wilayah defisit, bukan pusat produksi. “Ini bukan hanya soal logistik, tapi soal keadilan untuk peternak,” tegasnya.

Dengan populasi sapi potong terbesar di Indonesia, Jawa Timur selama ini menjadi tulang punggung suplai daging nasional. Khofifah berharap pemerintah pusat mempertimbangkan hal tersebut sebelum memutuskan kebijakan distribusi impor. (dsm/why)