PROBOLINGGO, TADATODAYS.COM - Pemerintah Kabupaten Probolinggo kembali diganjar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur. Opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2022 yang merupakan WTP ke-10 berturut-turut ini diterima langsung Wakil Bupati Probolinggo HA Timbul Prihanjoko di kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Kamis (25/5/2023).

Dalam kesempatan itu, BPK RI Perwakilan Jawa Timur menyerahkan secara serentak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD se-Jawa Timur Tahun Anggaran 2022. Kegiatan tersebut dihadiri oleh anggota III BPK RI selaku pimpinan pemeriksaan keuangan negara III Ahsanul Qosasi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sekda Jatim Adi Karyono, dan Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur HM Karyadi.

Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur HM Karyadi dalam sambutannya menyatakan bahwa BPK tetap berkomitmen berkontribusi positif dan nyata, serta bermanfaat untuk menjaga harta negara dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Walaupun menurutnya, di sana-sini masih ada temuan. “Untuk apa kita mengelola anggaran ini, kalau tidak bermanfaat kepada masyarakat. Ini tentunya juga menjadi modal 2024,” terangnya.

PRESTASI: Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo pun menyatakan bangga atas kinerja Pemkab Probolinggo mempertahankan Raihan opini WTP 10 kali berturut-turut.

Karyadi menambahkan bahwa BPK melakukan pemeriksaan, tentunya sesuai amanat. Audit dilakukan dan diberi waktu selama 60 hari.

“Alhamdulillah berkat kegigihan selain dari BPK sendiri, juga jajaran bapak dan ibu semua, mensupport kami, memberikan data kepada kami, berkomunikasi yang baik, sehingga berjalannya pemeriksaan ini dapat dengan lancer. Itu tidak akan tercapai apabila dua hal ini tidak tercapai,” ungkapnya.

Karyadi mengakui, masih banyak hal menjadi catatan mengenai anggaran. Pasalnya hampir tiap entitas, itu terjadi salah penganggaran. Ia mencontohkan yang utama jika Sekda sebagai TAPD-nya, 52-53 gampang. Tetapi kadang-kadang masih ada saja.

“Istilahnya BPK, capek juga yang mengoreksi cuma TAPD, sudah diberi tahu, besok salah lagi, begitu itu disahkan oleh DPR-nya. Maksud saya, harusnya diahas dengan betul-betul. Seharusnya hibah, tidak boleh 52 dipindah ke 53, dan salah penganggaran yang lain. Ada banyak sana sini, seperti bansos dan hibah tidak boleh dengan ini dan itu, banyak sekali, dan masih ada. Dalam hal pengadministrasian pos-pos anggaran, itu masih kurang cermat,” jelasnya.

Karyadi berharap kepada Sekretaris Daerah selaku TAPD agar sesuai aturan. Kepada bupati dan wali kota diharapkan dapat mengawasi sekretaris daerahnya. DPRD diharapkan juga dalam membahas anggaran supaya teliti. “Akhirnya penganggarannya pas,” tegasnya.

Selanjutnya, LHP BPK atas LPKD TA 2022 diserahkan langsung oleh Karyadi kepada para kepala daerah. Opini WTP untuk Kabupaten Probolinggo diterima oleh Wabup Timbul Prihanjoko dan Ketua DPRD Andi Suryanto Wibowo.

Pemkab Probolinggo meraih nilai 98,42 persen atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLHRP) sampai dengan semester II 2022. Bahkan Pemkab Probolinggo meraih WTP ke-10 berturut-turut sejak tahun 2013.

Wabup Timbul mengatakan, opini WTP ke-10 yang diraih secara berturut-turut sejak 2013 itu merupakan sebuah prestasi membanggakan sekaligus tantangan besar yang harus selalu dipertahankan dan terus disempurnakan. “Kali ini Pemkab Probolinggo juga diapresiasi oleh BPK karena mendapatkan poin tertinggi di Jawa Timur yakni 98,42 persen sampai dengan semester II tahun 2022,” katanya bangga.

Lebih lanjut Wabup Timbul mengaku bersyukur dan raihan opini WTP ini merupakan prestasi bersama masyarakat Kabupaten Probolinggo. “Saya berharap birokasi Kabupaten Probolinggo terus dimampukan untuk senantiasa mempertahankan prestasi ini," imbuhnya.

Sementara, Ketua DPRD Andi Suryanto Wibowo mengaku puas dan bangga atas kinerja Pemkab Probolinggo sehingga mampu terus mempertahankan opini WTP bahkan sampai 10 kali berturut-turut. Budaya opini WTP yang dimiliki Pemkab Probolinggo seperti ini disebut Andi bukanlah perkara mudah. Pemkab Probolinggo harus mampu selalu menyajikan laporan keuangan secara profesional, akuntabel dan transparan sebagai alat pertanggungjawaban sehingga sesuai dengan harapan bersama.

“Selamat atas diraihnya opini WTP yang ke-10 kali bagi Kabupaten Probolinggo. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa meraihnya lagi. Dan untuk adanya temuan-temuan BPK wajib kita tindaklanjuti dan kita perbaiki bersama agar apa yang kita capai selama ini bisa terus kita pertahankan,” tutur Andi. (*/hla/why)